Pemerintah Diminta Diperbaiki Cara Tangani Wabah Corona

Minggu, 15 Maret 2020 - 01:48 WIB
Pemerintah Diminta Diperbaiki...
Pemerintah Diminta Diperbaiki Cara Tangani Wabah Corona
A A A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Din Syamsuddin mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menangani wabah virus Corona . Walaupun hal tersebut agak lambat.

"Kita memberi apresiasi terhadap langkah Pemerintah menangani Pandemi Corona (COVID-19) yang mulai terbuka dan bekerja serius. Memang agak terlambat, tapi untuk sebuah kemaslahatan tidak ada istilah terlambat, bahkan harus terus ditingkatkan," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Sabtu 14 Maret 2020.

Pertama-tama, dirinya mengaku tak yakin dengan kinerja pemerintah menangani penyebaran virus Corona. Karena, kata dia, banyak pejabat publik yang terkesan menyepelekan penyebaran virus tersebut.

"Semula banyak orang, termasuk saya yang waswas dan skeptis terhadap Pemerintah dapat mengatasi keadaan. Hal itu dialaskan pada kesan bahwa Pemerintah kurang serius bahkan meremehkan wabah tersebut seperti pada pernyataan pejabat tinggi bahwa kita tidak terkena karena kita sering membaca doa tertentu, atau korban meninggal di suatu tempat bukan karena Corona tapi flu babi, atau kita tidak terkena wabah karena Indonesia berada di iklim tropis, dan lain sebagainya," tuturnya.

Dia bahkan tak habis pikir dengan sikap menuduh seseorang yang menyebarkan info tentang Corona sebagai menyebar berita hoaak atau bohong. Pengakuan bahwa ternyata Pemerintah sengaja menutup-tutupi informasi tentang persebaran wabah Corona dimaksudkan untuk menghindari kegaduhan.

"Padahal kecenderungan menutup-tutupi masalah wabah Corona justeru menimbulkan kecemasan bahkan kepanikan di kalangan masyarakat. Jika dibandingkan langkah Pemerintah dengan langkah negara-negara maju seperti Inggeris, Italia, Amerika Serikat, atau Singapura yang bersifat jujur dan terbuka, bahkan tidak segan-segan menyatakan negara darurat Corona sehingga mendeklarasikan kota-kota tertentu dinyatakan tertutup (lockdown), akan jelas sekali beda antara keterbukaan dan ketertutupan, serta kejujuran dan ketakjujuran," paparnya.

Ketakjujuran dan ketakterbukaan Pemerintah tentang wabah Corona, Syamsuddin mengatakan, padahal itu merupakan masalah dan ancaman bersama. Sifat tersebut, menurut dia, tidak akan memecahkan masalah.

"Membawa kita tidak akan memecahkan masalah, dan hanya akan menimbulkan masalah baru.

Suatu hal yang patut dipertanyakan, karena bagi sebagian orang adalah tidak logis dan appropriate (tidak pas), adalah Pemerintah justeru melibatkan Badan Intelijen Negara/BIN dalam penanggulangan Wabah Corona. Bukankah justeru yang lebih relevan untuk itu adalah melibatkan, selain Kemenkes, juga Perguruan Tinggi dengan berbagai jurusannya, baik untuk observasi, analisa, maupun penyiapan teknologi relevan," terangnya.

Tapi itulah yang telah terjadi. Kritik ini perlu disampaikan,kata dia, karena masalah yang dihadapi adalah masalah bersama, dan tidak ada yang boleh berpretensi dapat mengatasinya sendiri, bukan pemerintah dan bukan organisasi atau lembaga manapun. "Penyelesaian masalah haruslah dalam kebersamaan yang jujur dan terbuka antara berbagai elemen bangsa," pungkasnya.

Dalam hal ini patut direnungkan sebuah Hadits Nabi: Berlaku jujurlah karena kejujuran membawa kepada kebenaran, dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah ketakjujuran (kebohongan) karena ketakjujuran itu membawa kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan ke neraka.
(mhd)
Berita Terkait
Din Syamsuddin: Anggaran...
Din Syamsuddin: Anggaran Negara Harus Diprioritaskan untuk Atasi Wabah Corona
Din Syamsuddin: UU 2/2020...
Din Syamsuddin: UU 2/2020 Layak Disebut UU Manipulasi Corona
Mutasi Baru Virus Corona
Mutasi Baru Virus Corona
Din: UU Corona Extraordinary...
Din: UU Corona Extraordinary Crime terhadap Bangsa dan Negara
Gugat UU Corona, Din...
Gugat UU Corona, Din Syamsuddin Terus Ingatkan Hakim MK Soal Keadilan
Din Syamsuddin Anggap...
Din Syamsuddin Anggap UU 2/2020 Upaya Mengkristalkan Inkonstitusional Diktatorship
Berita Terkini
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Refleksikan Cita-cita...
Refleksikan Cita-cita Bung Karno, PDIP Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Darunnajah Gelar 4th...
Darunnajah Gelar 4th ICOP Bersama Menteri ATR/BPN, Siap Optimalisasi Wakaf Nasional
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved