Lima Dampak Usai Diberlakukannya Undang-undang KPK Baru
Sabtu, 14 Maret 2020 - 08:18 WIB
Lima Dampak Usai Diberlakukannya Undang-undang KPK Baru
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan lima dampak usai diberlakukannya Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru yakni Nomor 19 tahun 2019. Salah satunya dengan diberlakukannya UU KPK yang baru, lembaga antirasuah tunduk sepenuhnya kepada Presiden.
Menurut ICW, hal tersebut dapat dilihat dalam draft Peraturan Presiden yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Pimpinan dan Organ Pelaksana KPK yang sempat beredar beberapa waktu lalu.
"Hal krusial dalam draft PerPres itu terdapat pada Pasal 1 yang menuliskan bahwa Pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Kesesatan berpikir ini merupakan dampak dari pengesahan revisi UU KPK yang menempatkan lembaga anti rasuah itu menjadi bagian dari pemerintah dan tidak lagi independen," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020).
Dampak yang kedua, kata Kurnia, KPK menjadi lambat dalam membongkar skandal korupsi besar. Padahal, pada awal Januari lalu KPK telah melakukan tangkap tangan yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.
"Efek dari UU KPK baru yang mengharuskan lembaga anti rasuah itu meminta izin Dewan Pengawas agar bisa melakukan tindakan penggeledahan merupakan hambatan utama. Sampai saat ini kantor DPP PDIP tak kunjung digeledah oleh KPK, padahal pada tingkat penyelidikan upaya untuk menyegel telah dilakukan oleh KPK," katanya.
Lalu, dampak yang ketiga terkait pelantikan Nurul Ghufron sebagai Pimpinan KPK yang tidak sah. Sebab, UU KPK baru mengatur bahwa setiap orang yang akan dilantik menjadi Pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.
"Sedangkan calon Pimpinan KPK terpilih saat itu, Nurul Ghufron, masih berusia 45 tahun. Tentu, tindakan Presiden Joko Widodo yang tetap memaksakan pelantikan tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Dampak yang keempat, lanjut Kurnia, hasil sadapan KPK dimusnahkan dalam 36 Perkara yang dihentikan. Diketahui, pada akhir Februari lalu KPK resmi menghentikan 36 perkara di tingkat penyelidikan.
"Dengan berlakunya UU KPK baru maka jika diantara perkara-perkara tersebut dilakukan proses penyadapan maka hasil sadapan itu harus dimusnahkan seketika. Padahal tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ditemukan bukti baru kasus-kasus tersebut dapat dibuka kembali," jelasnya.
Dampak yang terakhir yakni tingkat kepercayaan publik kepada KPK yang menurun. Diketahui beberapa waktu lalu, Indobarometer baru saja merilis survei tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara. KPK yang sebelumnya selalu menempati peringkat tiga besar kali ini turun menjadi peringkat empat.
"Tentu hasil ini tidak bisa dilepaskan dari potret buruk legislasi DPR dan Presiden yang memaksakan pengesahan revisi UU KPK. Problematika penindakan KPK berimbas pada kepercayaan publik yang kian menurun pada lembaga anti rasuah ini," tuturnya.
Menurut ICW, hal tersebut dapat dilihat dalam draft Peraturan Presiden yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Pimpinan dan Organ Pelaksana KPK yang sempat beredar beberapa waktu lalu.
"Hal krusial dalam draft PerPres itu terdapat pada Pasal 1 yang menuliskan bahwa Pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Kesesatan berpikir ini merupakan dampak dari pengesahan revisi UU KPK yang menempatkan lembaga anti rasuah itu menjadi bagian dari pemerintah dan tidak lagi independen," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020).
Dampak yang kedua, kata Kurnia, KPK menjadi lambat dalam membongkar skandal korupsi besar. Padahal, pada awal Januari lalu KPK telah melakukan tangkap tangan yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.
"Efek dari UU KPK baru yang mengharuskan lembaga anti rasuah itu meminta izin Dewan Pengawas agar bisa melakukan tindakan penggeledahan merupakan hambatan utama. Sampai saat ini kantor DPP PDIP tak kunjung digeledah oleh KPK, padahal pada tingkat penyelidikan upaya untuk menyegel telah dilakukan oleh KPK," katanya.
Lalu, dampak yang ketiga terkait pelantikan Nurul Ghufron sebagai Pimpinan KPK yang tidak sah. Sebab, UU KPK baru mengatur bahwa setiap orang yang akan dilantik menjadi Pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.
"Sedangkan calon Pimpinan KPK terpilih saat itu, Nurul Ghufron, masih berusia 45 tahun. Tentu, tindakan Presiden Joko Widodo yang tetap memaksakan pelantikan tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Dampak yang keempat, lanjut Kurnia, hasil sadapan KPK dimusnahkan dalam 36 Perkara yang dihentikan. Diketahui, pada akhir Februari lalu KPK resmi menghentikan 36 perkara di tingkat penyelidikan.
"Dengan berlakunya UU KPK baru maka jika diantara perkara-perkara tersebut dilakukan proses penyadapan maka hasil sadapan itu harus dimusnahkan seketika. Padahal tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ditemukan bukti baru kasus-kasus tersebut dapat dibuka kembali," jelasnya.
Dampak yang terakhir yakni tingkat kepercayaan publik kepada KPK yang menurun. Diketahui beberapa waktu lalu, Indobarometer baru saja merilis survei tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara. KPK yang sebelumnya selalu menempati peringkat tiga besar kali ini turun menjadi peringkat empat.
"Tentu hasil ini tidak bisa dilepaskan dari potret buruk legislasi DPR dan Presiden yang memaksakan pengesahan revisi UU KPK. Problematika penindakan KPK berimbas pada kepercayaan publik yang kian menurun pada lembaga anti rasuah ini," tuturnya.
(pur)
