Soal Pasien Corona Kabur, DPR Nilai Manajemen Komunikasi Pemerintah Lemah

Sabtu, 14 Maret 2020 - 09:11 WIB
Soal Pasien Corona Kabur, DPR Nilai Manajemen Komunikasi Pemerintah Lemah
Soal Pasien Corona Kabur, DPR Nilai Manajemen Komunikasi Pemerintah Lemah
A A A
JAKARTA - Perbedaan keterangan dari pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan dan juru bicara pemerintah mengenai isu kaburnya seorang pasien virus Corona menuai kritik.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pasien yang diduga terjangkit, harus dijaga dan diawasi secara ketat. Saleh menegaskan standar pengawasannya harus sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. (Baca juga: Pasien Positif Corona Kabur dari Ruang Isolasi RSUP Persahabatan )

Dengan begitu, dipastikan pasiennya tidak menjangkiti orang lain. “Ini kan yang di Rumah Sakit Persahabatan sempat disebut kabur. Belakangan disebut, yang bersangkutan hanya keluar menemui keluarganya. Terus dijemput lagi dan sekarang sudah dirawat lagi. Apakah prosedur seperti ini sudah standar?” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR ini mengatakan ada perbedaan keterangan dari pihak rumah sakit dan jubir pemerintah. Sebelumnya, pihak rumah sakit menyebut kabur.

Lalu dikoreksi jubir pemerintah dan dinyatakan tidak kabur tapi pergi untuk mengurus keluarga. “Perbedaan keterangan seperti ini tidak semestinya terjadi. Bisa saja orang memahaminya berbeda-beda," jelas Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Padahal, kata dia, dalam situasi seperti ini pemerintah harus menunjukkan kalau memang benar-benar sigap untuk melakukan penanganan. “Lagi-lagi, ini kelihatannya kelemahan dari sisi manajemen komunikasi. Ada banyak jubir yang bicara. Selain jubir resmi pemerintah, ada lagi jubir rumah sakit," terang dia. (Baca juga: Pasien Positif Corona yang Kabur Telah Kembali ke RSUP Persahabatan )

Saleh menambahkan kalau setiap rumah sakit punya jubir dan jubir bicaranya berbeda-beda, bisa saja akan ada kesimpangsiuran informasi. "Kita harapkan, pemerintah memperbaiki dan mensinkronkan persoalan komunikasi seperti ini," pungkas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7533 seconds (0.1#10.140)