Wabah Corona, Pemerintah Diminta Waspadai Resesi Ekonomi

JAKARTA - Wabah virus Corona yang melanda berbagai negara dikhawatirkan menimbulkan resesi ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mengatakan, indikasi potensi terjadinya resesi ekonomi itu bisa dilihat dari berbagai indikator.

Pertama, arus keluar masuk manusia di bandara maupun imigrasi saat ini mengalami penurunan di atas 60%. Kedua, arus barang baik masuk dan keluar dalam empat minggu terakhir juga menurun di atas 60%.

”Bursa saham turun Rp500 triliun lebih. Banyak perusahaan besar nasional mengalami kerugian besar-besaran mencapai ratusan triliun. Senin kemarin drop lagi. OJK sudah keluarkan kebijakan relaksasai tadi malam. Ini betul-betul sudah terjaid sesuatu,” tutur Kamrussamad dalam diskusi Forum Legislasi bertema Perlukah UU Khusus Atasi Dampak Covid-19? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Indikasi berikutnya, kata Kamrussamad, sektor riil seperti mal, hotel, warung lesu akibat daya beli masyarakat menurun. Kemudian harga minyak anjlok di level USD35 per barel.

”Ini harga terendah dalam 10 tahun terakhir. Resesi ini bisa berkepanjangan, tak bisa diprediksi,” tutur anggota Fraksi Partai Gerindra ini. (Baca Juga: Virus Corona Kian Menggila, 19 Orang Dinyatakan Positif)

Apalagi dalam triwulan ke depan akan memasuki puasa, Lebaran dan setelahnya anak-anak masuk sekolah. Karena itu, menurut Kamrussamad, ada tiga hal yang harus segera ditangani pemerintah. Pertama, pencegahan penyebaran dan antisipasi virus corona dengan pendekatan medis dan perangkatnya.

”Kedua, pemerintah harus mewaspadai dampak resesi ekonomi global terhadap masyarakat. Ketiga, pemerintah harus realistis untuk mempertimbangkan kembali omnibus law. Siapa juga investor mau mau datang dalam kondisi seperti ini. Kita harus realistis supaya tidak menimbulkan gejolak baru seperti penolakan dari kalangan buruh,” katanya.

Dia juga meminta pemerintah untuk menghentikan dahulu wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. ”Kita harus berpikir jernih menghadapi masalah ini. Menko Perekonomian harus bisa memberikan masukan ke Presiden supaya bisa lebih realistis,” tuturnya.