Anggota DPD Pantau Langsung Data Penerima Dana Stimulan Bencana
Senin, 09 Maret 2020 - 21:32 WIB
Anggota DPD Pantau Langsung Data Penerima Dana Stimulan Bencana
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha memantau langsung permasalahan pendataan korban bencana alam gempa bumi dan tsunami yang masuk sebagai warga penerima dana stimulan di Kantor Kelurahan Ujuna, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (9/3/2020).
Senator asal Sulawesi Tengah ini mengakui menemukan adanya data-data yang tidak valid. Hal itu dikatakannya membuat data selalu berubah, khususnya di Kota Palu.
"Untuk Sigi dan Donggala sudah lumayan dalam pendataan," kata pria yang biasa disapa ART ini.
Di Kota Palu, kata dia, perbaikan data masih terus dilakukan. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemerintah Sigi dan Donggala segera mencairkan dana stimulan.
"Untuk Kota Palu segera saja cairkan juga dengan data yang ada dulu," lanjutnya.
Dia memahami kendala yang dialami empat kepala daerah dalam melakukan pencairan dana bencana untuk warganya. Meskipun diakuinya data untuk Kota Palu masih membingungkan.
"Khusus Kota Palu, datanya membingungkan. Pada akhirnya Pak Wali Kota yang susah. Pak Wali Kota sebenarnya sudah maksimal menginstruksikan hal pendataan, cuma terkadang data dari kelurahaan yang diserahkan ke Bappeda kota tidak sesuai data yang hasil verifikasi Bappeda. Semestinya data dari kelurahaan yang menjadi acuan untuk pendataan warga," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ART mempertanyakan penyaluran dana bantuan bencana gempa sebesar Rp1,9 triliun yang berasal dari pemerintah pusat kepada empat kabupaten dan kota di Sulteng.
Pertanyaan itu disampaikan ART yang ditujukan kepada empat pemkab/pemkot, yakni Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Kota Palu.
"Saya meminta kepada penegak hukum untuk mengawal proses dana stimulan ini dan kepada BPK untk masuk mengaudit proses dana bencana ini," tandasnya.
Senator asal Sulawesi Tengah ini mengakui menemukan adanya data-data yang tidak valid. Hal itu dikatakannya membuat data selalu berubah, khususnya di Kota Palu.
"Untuk Sigi dan Donggala sudah lumayan dalam pendataan," kata pria yang biasa disapa ART ini.
Di Kota Palu, kata dia, perbaikan data masih terus dilakukan. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemerintah Sigi dan Donggala segera mencairkan dana stimulan.
"Untuk Kota Palu segera saja cairkan juga dengan data yang ada dulu," lanjutnya.
Dia memahami kendala yang dialami empat kepala daerah dalam melakukan pencairan dana bencana untuk warganya. Meskipun diakuinya data untuk Kota Palu masih membingungkan.
"Khusus Kota Palu, datanya membingungkan. Pada akhirnya Pak Wali Kota yang susah. Pak Wali Kota sebenarnya sudah maksimal menginstruksikan hal pendataan, cuma terkadang data dari kelurahaan yang diserahkan ke Bappeda kota tidak sesuai data yang hasil verifikasi Bappeda. Semestinya data dari kelurahaan yang menjadi acuan untuk pendataan warga," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ART mempertanyakan penyaluran dana bantuan bencana gempa sebesar Rp1,9 triliun yang berasal dari pemerintah pusat kepada empat kabupaten dan kota di Sulteng.
Pertanyaan itu disampaikan ART yang ditujukan kepada empat pemkab/pemkot, yakni Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Kota Palu.
"Saya meminta kepada penegak hukum untuk mengawal proses dana stimulan ini dan kepada BPK untk masuk mengaudit proses dana bencana ini," tandasnya.
(dam)
