Suhendra Terima Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Perlemen Thailand
Senin, 09 Maret 2020 - 21:07 WIB
Suhendra Terima Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Perlemen Thailand
A
A
A
JAKARTA - Tokoh intelijen senior, Suhendra Hadikuntono menerima kunjungan Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Parlemen Thailand Datuk Seri Sutipan Siririkanon.
Suhendra menerima tamu kehormatan itu di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta.
Kunjungan Sutipan ke tokoh perdamaian itu dilakukan di tengah konflik internal yang meruncing di Thailand selatan. Dia pun meminta Suhendra untuk memainkan peran sentral dalam menyiapkan skema perdamaian di wilayahnya.
Sutipan yang juga representasi kaum muslim di Thailand selatan meminta Suhendra menjadi juru damai konflik yang sudah lebih dari 60 tahun terjadi di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Sutipan dalam pembicaraan langsung dengan Suhendra. Konflik di Thailand selatan antara umat muslim yang merasa dimarjinalkan atau diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Thailand telah terjadi sejak tahun 1960.
Konflik bermula dari aneksasi atau pencaplokan wilayah dan kedaulatan Kesultanan Pattani oleh negara Thailand.
Selain Pattani, tiga provinsi lain yang berpenduduk mayoritas muslim juga mendapat perlakuan diskriminatif, yakni Yala, Narathiwat, dan Songkhla.
Perlawanan terhadap pemerintah pusat Thailand dilakukan oleh The Pattani United Liberation Organisation (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP).
Muslim di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan, antara lain Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%), dan Songkhla. Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.
Konflik itu kini terus berlarut dan semakin meruncing karena Pemerintah Thailand dianggap terlalu represif dalam merespons aspirasi kaum Melayu muslim di Thailand selatan.
Jumlah korban selama konflik sampai saat ini sudah mencapai ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang luka-luka. Konflik tak kunjung bisa ditengahi, bahkan November 2019 lalu 39 jiwa lainnya kembali menjadi korban.
Suhendra mengaku sudah menyiapkan "road map" dan skema perdamaian di Thailand selatan, dan akan minta restu kepada Presiden Joko Widodo.
"Ini momentum bagi Bapak Presiden sebagai tokoh perdamaian internasional. Selanjutnya saya menunggu arahan beliau," ujar Suhendra.
Suhendra menerima tamu kehormatan itu di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta.
Kunjungan Sutipan ke tokoh perdamaian itu dilakukan di tengah konflik internal yang meruncing di Thailand selatan. Dia pun meminta Suhendra untuk memainkan peran sentral dalam menyiapkan skema perdamaian di wilayahnya.
Sutipan yang juga representasi kaum muslim di Thailand selatan meminta Suhendra menjadi juru damai konflik yang sudah lebih dari 60 tahun terjadi di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Sutipan dalam pembicaraan langsung dengan Suhendra. Konflik di Thailand selatan antara umat muslim yang merasa dimarjinalkan atau diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Thailand telah terjadi sejak tahun 1960.
Konflik bermula dari aneksasi atau pencaplokan wilayah dan kedaulatan Kesultanan Pattani oleh negara Thailand.
Selain Pattani, tiga provinsi lain yang berpenduduk mayoritas muslim juga mendapat perlakuan diskriminatif, yakni Yala, Narathiwat, dan Songkhla.
Perlawanan terhadap pemerintah pusat Thailand dilakukan oleh The Pattani United Liberation Organisation (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP).
Muslim di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan, antara lain Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%), dan Songkhla. Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.
Konflik itu kini terus berlarut dan semakin meruncing karena Pemerintah Thailand dianggap terlalu represif dalam merespons aspirasi kaum Melayu muslim di Thailand selatan.
Jumlah korban selama konflik sampai saat ini sudah mencapai ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang luka-luka. Konflik tak kunjung bisa ditengahi, bahkan November 2019 lalu 39 jiwa lainnya kembali menjadi korban.
Suhendra mengaku sudah menyiapkan "road map" dan skema perdamaian di Thailand selatan, dan akan minta restu kepada Presiden Joko Widodo.
"Ini momentum bagi Bapak Presiden sebagai tokoh perdamaian internasional. Selanjutnya saya menunggu arahan beliau," ujar Suhendra.
(dam)
