MPR Sebut Sebagian Peran Negara dalam Pendidikan Diambil Swasta
Jum'at, 06 Maret 2020 - 12:06 WIB
MPR Sebut Sebagian Peran Negara dalam Pendidikan Diambil Swasta
A
A
A
BANDUNG - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, negara bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. (Baca juga: Gerindra: Anggaran Tinggi Bukan Jaminan Pendidikan Semakin Berkualitas)
“Sesungguhnya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab negara, negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia, tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas,” ungkapnya saat acara Darul Hikam Education Conference 2020 yang membahas arah baru pendidikan Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat Kamis, 5 Maret 2020.
Padahal, kata dia, di 2018 negara menggelontorkan 20% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional sebesar Rp444 triliun, dan pada 2019 sebanyak Rp587 triliun.
“Itupun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata politikus Gerindra ini
Muzani mengakui semakin besar biaya pendidikan maka semakin kompleks masalah yang dihadapi termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang juga pimpinan Darul Hikam.
“Sesungguhnya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab negara, negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia, tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas,” ungkapnya saat acara Darul Hikam Education Conference 2020 yang membahas arah baru pendidikan Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat Kamis, 5 Maret 2020.
Padahal, kata dia, di 2018 negara menggelontorkan 20% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional sebesar Rp444 triliun, dan pada 2019 sebanyak Rp587 triliun.
“Itupun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata politikus Gerindra ini
Muzani mengakui semakin besar biaya pendidikan maka semakin kompleks masalah yang dihadapi termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang juga pimpinan Darul Hikam.
(cip)
