DPD Minta Pemerintah Fasilitasi BUMDes dengan Pengusaha
Kamis, 05 Maret 2020 - 20:25 WIB
DPD Minta Pemerintah Fasilitasi BUMDes dengan Pengusaha
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta memfasilitasi link and match antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan para pengusaha. Adapun Link and match adalah kesesuaian, ketersambungan dan keselarasan antara apa yang dilakukan BUMDes dengan kebutuhan para pengusaha.
"Harus ada kekuatan dari negara untuk memfasiltasi munculnya link and match antara BUMDes dengan para pengusaha. Tanpa itu, BUMDes sulit maju,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Dia mengatakan, BUMDes selama ini jalan sendiri dan para pengusaha juga seperti itu. Akibatnya, segala hasil karya BUMDes tidak dipakai para pengusaha karena tidak sesuai kebutuhan pasar. Di sisi lain, para pengusaha tidak pernah mendampingi kegiatan-kegiatan BUMDes karena tidak ada kewajiban.
Kondisi tersebut membuat BUMDes berjalan apa adanya tanpa manajemen yang profesional. “Di sini peran pemerintah untuk menyambungkan. BUMDes harus lahir untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat desa. Bukan asal jadi tetapi tidak jalan usahanya,” kata anggota Komite I DPD ini.
Dia mencontohkan, belum adanya link and match itu di NTT. Ada banyak perusahaan besar yang masuk ke NTT seperti Transmart, Alfamart, Indomart, Lippo, dan lain-lain. Akan tetapi, dari sekian banyak perusahaan besar itu belum ada satupun yang melakukan kerja sama dengan BUMDes.
Padahal, kalau mereka saling bergandengan, diyakini sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTT. “Kehadiran Camat, Bupati, Gubernur dan Kemendes PDTT dapat mengubah pola dagang di daerah/desa menjadi lebih menghidupkan BUMDes. Ini yang kami minta ke Wamendes kemarin,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menjelaskan, idealnya BUMDes menjadi pusat distribusi dan perdagangan desa. Maka itu, BUMDes harus berkembang dan maju. “Jadi bukan hanya buka toko dan bikin desa wisata, tapi juga pusat distribusi ekonomi desa,” kata Budi.
Dirinya melihat paradigma BUMDes harus diubah agar tidak dikelola asal-asalan. Pasalnya, BUMDes bukan program rugi, tetapi harus dianggap sebagai investasi dana desa. Desa mengeluarkan anggaran untuk BUMDes bukan uang hilang, tetapi penyertaan modal.
Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini juga mengatakan pentingnya peran anak muda dalam pengelolaan BUMDes dan berkembangnya desa. Desa yang anak mudanya banyak, pasti berbeda dengan yang anak mudanya sedikit.
“Jika desa banyak anak mudanya, desa itu akan lebih berkembang. Pengelolaan BUMDes juga akan lebih kreatif dan inovatif, entah marketing maupun packaging-nya. Jika yang mengelola anak muda pasti akan lebih kreatif dan inovatif. Kami mendorong anak muda masuk di usaha-usaha seperti itu,” tutur Budi.
"Harus ada kekuatan dari negara untuk memfasiltasi munculnya link and match antara BUMDes dengan para pengusaha. Tanpa itu, BUMDes sulit maju,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Dia mengatakan, BUMDes selama ini jalan sendiri dan para pengusaha juga seperti itu. Akibatnya, segala hasil karya BUMDes tidak dipakai para pengusaha karena tidak sesuai kebutuhan pasar. Di sisi lain, para pengusaha tidak pernah mendampingi kegiatan-kegiatan BUMDes karena tidak ada kewajiban.
Kondisi tersebut membuat BUMDes berjalan apa adanya tanpa manajemen yang profesional. “Di sini peran pemerintah untuk menyambungkan. BUMDes harus lahir untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat desa. Bukan asal jadi tetapi tidak jalan usahanya,” kata anggota Komite I DPD ini.
Dia mencontohkan, belum adanya link and match itu di NTT. Ada banyak perusahaan besar yang masuk ke NTT seperti Transmart, Alfamart, Indomart, Lippo, dan lain-lain. Akan tetapi, dari sekian banyak perusahaan besar itu belum ada satupun yang melakukan kerja sama dengan BUMDes.
Padahal, kalau mereka saling bergandengan, diyakini sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTT. “Kehadiran Camat, Bupati, Gubernur dan Kemendes PDTT dapat mengubah pola dagang di daerah/desa menjadi lebih menghidupkan BUMDes. Ini yang kami minta ke Wamendes kemarin,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menjelaskan, idealnya BUMDes menjadi pusat distribusi dan perdagangan desa. Maka itu, BUMDes harus berkembang dan maju. “Jadi bukan hanya buka toko dan bikin desa wisata, tapi juga pusat distribusi ekonomi desa,” kata Budi.
Dirinya melihat paradigma BUMDes harus diubah agar tidak dikelola asal-asalan. Pasalnya, BUMDes bukan program rugi, tetapi harus dianggap sebagai investasi dana desa. Desa mengeluarkan anggaran untuk BUMDes bukan uang hilang, tetapi penyertaan modal.
Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini juga mengatakan pentingnya peran anak muda dalam pengelolaan BUMDes dan berkembangnya desa. Desa yang anak mudanya banyak, pasti berbeda dengan yang anak mudanya sedikit.
“Jika desa banyak anak mudanya, desa itu akan lebih berkembang. Pengelolaan BUMDes juga akan lebih kreatif dan inovatif, entah marketing maupun packaging-nya. Jika yang mengelola anak muda pasti akan lebih kreatif dan inovatif. Kami mendorong anak muda masuk di usaha-usaha seperti itu,” tutur Budi.
(cip)
