Ketegasan Pemerintah dan Sikap Rasional Kunci Cegah Konflik Sosial
Kamis, 05 Maret 2020 - 18:37 WIB
Ketegasan Pemerintah dan Sikap Rasional Kunci Cegah Konflik Sosial
A
A
A
JAKARTA - India sedang diuji dengan tantangan keragaman. Konflik sekterian agama menjadi penyebab munculnya konflik horizontal yang meluas.
Tidak seharusnya konflik sektarian di manapun asalnya ini disikapi dengan dalih solidaritas komunal. Berbagai pihak diimbau tidak ikut terprovokasi dalam konflik sektarian dan tetap merawat persaudaraan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia mengatakan pemerintah hendaknya selalu bersikap tegas dalam upaya mencegah konflik di masyarakat.
“Ketika ada masalah, pemerintah harus cepat mengantisipasi, misalnya sekarang ada berita di India sedang bergolak tapi itu kan kejadiannya di sana. Artinya kita di sini harus tetap menjaga agar jangan sampai hal yang sama terjadi di sini,” tuturnya di Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Menurut dia, pemerintah bersama tokoh mayarakat dan tokoh agama harus sigap menanggapi setiap informasi yang beredar. Hal itu untuk mencegah adanya informasi keliru atau dipelintir.
Pemerintah, kata dia, bisa turut mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi di Indonesia agar jangan sampai ikut-ikutan seperti di luar.
“Pemerintah bisa mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap secara rasional dan tidak reaktif berlebihan. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama juga harus ikut serta untuk memberika pengertian kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan seperti di India,” tutur Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) Indonesia itu.
Dia juga mengungkapkan, pemerintah harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila. "Meskipun ideologi kita Pancasila, kita menghormati semua agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Tidak mayoritas maupun minoritas, semua diperlakukan sama dan setara di sini,” katanya.
Musdah juga menambahkan, saat ini pendidikan agama di Indonesia juga belum mampu membuat masyarakat bisa beragama secara rasional sehingga seringkali muncul tindakan-tindakan irasional, tindakan-tindakan intoleran atas nama agama.
“Karena saat ini kita berada di era post-truth, di mana orang-orang tidak percaya lagi pada data-data valid, tetapi hanya percaya terhadap apa yang ingin dia percayai meskipun itu tidak benar. Padahal seharusnya apa pun kata orang kamu harus tetap rasional, tidak akan ikut-ikutan rusuh atau bahkan menjadi fanatik dan militan,” tuturnya
Tidak seharusnya konflik sektarian di manapun asalnya ini disikapi dengan dalih solidaritas komunal. Berbagai pihak diimbau tidak ikut terprovokasi dalam konflik sektarian dan tetap merawat persaudaraan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia mengatakan pemerintah hendaknya selalu bersikap tegas dalam upaya mencegah konflik di masyarakat.
“Ketika ada masalah, pemerintah harus cepat mengantisipasi, misalnya sekarang ada berita di India sedang bergolak tapi itu kan kejadiannya di sana. Artinya kita di sini harus tetap menjaga agar jangan sampai hal yang sama terjadi di sini,” tuturnya di Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Menurut dia, pemerintah bersama tokoh mayarakat dan tokoh agama harus sigap menanggapi setiap informasi yang beredar. Hal itu untuk mencegah adanya informasi keliru atau dipelintir.
Pemerintah, kata dia, bisa turut mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi di Indonesia agar jangan sampai ikut-ikutan seperti di luar.
“Pemerintah bisa mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap secara rasional dan tidak reaktif berlebihan. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama juga harus ikut serta untuk memberika pengertian kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan seperti di India,” tutur Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) Indonesia itu.
Dia juga mengungkapkan, pemerintah harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila. "Meskipun ideologi kita Pancasila, kita menghormati semua agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Tidak mayoritas maupun minoritas, semua diperlakukan sama dan setara di sini,” katanya.
Musdah juga menambahkan, saat ini pendidikan agama di Indonesia juga belum mampu membuat masyarakat bisa beragama secara rasional sehingga seringkali muncul tindakan-tindakan irasional, tindakan-tindakan intoleran atas nama agama.
“Karena saat ini kita berada di era post-truth, di mana orang-orang tidak percaya lagi pada data-data valid, tetapi hanya percaya terhadap apa yang ingin dia percayai meskipun itu tidak benar. Padahal seharusnya apa pun kata orang kamu harus tetap rasional, tidak akan ikut-ikutan rusuh atau bahkan menjadi fanatik dan militan,” tuturnya
(dam)
