Pemerintah Dinilai Tak Transparan, MUI Persoalkan Investor Garap Ibu Kota Baru

JAKARTA - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut ada 30 investor besar dalam dan luar negeri yang berminat menggarap ibu kota baru.

Menurut Anwar, apakah ibu kota baru milik asing dan aseng atau milik negara dan rakyat indonesia? Pasalnya, niat Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timurmerupakan rencana besar yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Yang kita sayangkan mengapa masalah sebesar ini, kok tidak terbuka dan dibuka secara transparan. Rakyat perlu tahu, karena yang akan dipindahkanibu kota negara," kata Anwar kepada Sindonews, Senin (2/3/2020).

Dia menuturkan, semestinya rakyat tahu secara baik alasan-alasan mengapa dipindahkan, ke mana dipindahkan, tanah yang akan dibangun untuk ibu kota baru tersebut punya siapa? Apakah aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Lalu dari mana duitnya?


"Kata pemerintah, pemerintah tidak punya duit, lalu duitnya dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena ini menyangkut masalah publik dan atau masalah dari seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah itu menyebut, ada 30 investor baik dari dalam maupun luar negeri siap untuk mendanai ibu kota baru tersebut. Ia menyebut, bagaimana kesepakatannya dengan mereka. Sebagai rakyat awam muncul pertanyaan apakah yang akan dipindahkan ini ibu kota negara atau pusat bisnis? "Dan apakah dengan kepindahan ibu kota ini rakyat banyak akan diuntungkan atau tidak," ujar dia.


Lebih lanjut Anwar mengatakan, karena selama ini yang ia ketahui bila investor sudah mau berinvestasi maka itu berarti tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh sudah jelas dan yang kita takutkan dan khawatirkan dari masalah ini apakah nanti dengan kehadiran ibu kota baru ini rakyat banyak diuntungkan atau siapa sebenarnya siapa yang diuntungkan?

Terlebih, lanjut dia, selama ini yang diketahuinya bila investor sudah mau berinvestasi, maka tentu keuntungannya sudah terang benderang dan akan lebih banyak jatuh ke tangan mereka dari pada kepada rakyat.

Sehingga yang terlintas dibenak kita apakah ibu kota negara yang baru tersebut masih mencerminkan ibu kota dari negara Republik Indonesia yang merupakan milik dari seluruh rakyat Indonesia atau itu adalah ibu kota negara yang dikuasai oleh asing dan aseng ?

"Kalau yang terakhir ini yang terjadi tentu hal tersebut akan sangat-sangat kita sesalkan," pungkasnya.