DPR Minta Pemerintah Pastikan Keadaan WNI di India
Sabtu, 29 Februari 2020 - 16:55 WIB
DPR Minta Pemerintah Pastikan Keadaan WNI di India
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi memastikan keadaan warga negara Indonesia (WNI) di India.
Permintaan Christina Aryani itu menyikapi bentrokan antara kaum Muslim dengan Hindu di India. Terlebih, korban tewas akibat bentrokan itu kini mencapai 38 orang.
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Indonesia Harus Ajari India Kelola Perbedaan)
Christina mengaku sangat menyayangkan kerusuhan berimbas kekerasan di India yang berujung pada meninggalnya 38 orang itu.
"Pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI New Delhi perlu memastikan keadaan warga negara kita, utamanya yang bertempat tinggal di dekat daerah kerusuhan serta mempersiapkan upaya pengamanan bilamana diperlukan," ujar kata Hakim Mahkamah Partai Golkar ini kepada SINDOnews, Sabtu (29/2/2020).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini pun mengkritik Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Bill / CAB). Adapun Undang-undang itu menjadi penyebab terjadinya kerusuhan itu.
"Saya menyayangkan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang diskriminatif di India dan berharap permasalahan yang tengah dihadapi bisa segera diselesaikan," pungkasnya.
Permintaan Christina Aryani itu menyikapi bentrokan antara kaum Muslim dengan Hindu di India. Terlebih, korban tewas akibat bentrokan itu kini mencapai 38 orang.
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Indonesia Harus Ajari India Kelola Perbedaan)
Christina mengaku sangat menyayangkan kerusuhan berimbas kekerasan di India yang berujung pada meninggalnya 38 orang itu.
"Pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI New Delhi perlu memastikan keadaan warga negara kita, utamanya yang bertempat tinggal di dekat daerah kerusuhan serta mempersiapkan upaya pengamanan bilamana diperlukan," ujar kata Hakim Mahkamah Partai Golkar ini kepada SINDOnews, Sabtu (29/2/2020).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini pun mengkritik Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Bill / CAB). Adapun Undang-undang itu menjadi penyebab terjadinya kerusuhan itu.
"Saya menyayangkan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang diskriminatif di India dan berharap permasalahan yang tengah dihadapi bisa segera diselesaikan," pungkasnya.
(maf)
