Soal Bencana Banjir, PDIP Minta Jangan Saling Menyalahkan
Kamis, 27 Februari 2020 - 22:10 WIB
Soal Bencana Banjir, PDIP Minta Jangan Saling Menyalahkan
A
A
A
JAKARTA - Banjir menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) yang harus segera diatasi bersama.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukur Nababan mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, belakangan ini, sebenarnya bukan force majeure yang tidak bisa diduga.
”Banjir ini sebenarnya kita bisa eliminasi, bisa kita kurangi dampak-dampak yang sangat luar biasa sekali. Banjir ini mengakibatkan penderitaan sangat luar biasa, di Jakarta, Tangerang, Banten, dan dampak itu bukan hanya ekonomi, tetapi dampak psikologis yang akan dibawa oleh anak-anak kita, saudara kita, sampai perkembangan pertumbuhan mereka ke depan,” tutur Sukur Nababan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Dalam mengatasi persoalan banjir, kata dia, semua pihak harus duduk bersama dan menepikan perbedaan warna maupun politik.
”Kita harus bersatu, kita harus duduk bersama membicarakan. Sudah tidak bisa lagi kita saling menyalahkan. Tidak ada gunanya kita berdebat saling menyalahkan, si A melakukan ini, si B melakukan ini. Saatnya untuk berhenti kita saling menyalahkan. Saatnya kita berhenti untuk saling mem-bully,” katanya. (Baca juga: Penjelasan Anies Baswedan Tak Hadiri Rapat DPR Terkait Banjir )
Bukan saatnya pula antarpihak saling membangun opini sendiri-sendiri. Saat ini, kata dia, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyanggah Ibu Kota harus duduk bersama membicarakan solusi banjir yang selalu datang tiap musim hujan ini.
”Ini kita harus berbicara terintegrasi, tidak bisa lagi sepotong-sepotong. Kota/ kabupaten membuat kebijakan sendiri, provinsi membuat kebijakan sendiri, pusat pembuat kebijakan sendiri. Sudah tidak itu lagi solusinya, tetapi duduk bersama bagaimana cara mengatasi,” tuturnya.
Komisi V sebenarnya sudah mengundang seluruh stakeholders untuk membahas persoalan banjir, sayangnya pihak-pihak yang diundang tidak datang dan hanya mengirimkan perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan.
”Ini menjadi sebuah problem. ”Ayo kita duduk bareng, kita diskusikan, cara mana sebenarnya yang benar, apa yang harus kita kendalikan dan kita atasi. Kalau itu dilaksanakan maka kita akan bisa, mengeliminasi atau tidak akan terjadi lagi banjir bandang seperti ini,” tuturnya.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukur Nababan mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, belakangan ini, sebenarnya bukan force majeure yang tidak bisa diduga.
”Banjir ini sebenarnya kita bisa eliminasi, bisa kita kurangi dampak-dampak yang sangat luar biasa sekali. Banjir ini mengakibatkan penderitaan sangat luar biasa, di Jakarta, Tangerang, Banten, dan dampak itu bukan hanya ekonomi, tetapi dampak psikologis yang akan dibawa oleh anak-anak kita, saudara kita, sampai perkembangan pertumbuhan mereka ke depan,” tutur Sukur Nababan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Dalam mengatasi persoalan banjir, kata dia, semua pihak harus duduk bersama dan menepikan perbedaan warna maupun politik.
”Kita harus bersatu, kita harus duduk bersama membicarakan. Sudah tidak bisa lagi kita saling menyalahkan. Tidak ada gunanya kita berdebat saling menyalahkan, si A melakukan ini, si B melakukan ini. Saatnya untuk berhenti kita saling menyalahkan. Saatnya kita berhenti untuk saling mem-bully,” katanya. (Baca juga: Penjelasan Anies Baswedan Tak Hadiri Rapat DPR Terkait Banjir )
Bukan saatnya pula antarpihak saling membangun opini sendiri-sendiri. Saat ini, kata dia, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyanggah Ibu Kota harus duduk bersama membicarakan solusi banjir yang selalu datang tiap musim hujan ini.
”Ini kita harus berbicara terintegrasi, tidak bisa lagi sepotong-sepotong. Kota/ kabupaten membuat kebijakan sendiri, provinsi membuat kebijakan sendiri, pusat pembuat kebijakan sendiri. Sudah tidak itu lagi solusinya, tetapi duduk bersama bagaimana cara mengatasi,” tuturnya.
Komisi V sebenarnya sudah mengundang seluruh stakeholders untuk membahas persoalan banjir, sayangnya pihak-pihak yang diundang tidak datang dan hanya mengirimkan perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan.
”Ini menjadi sebuah problem. ”Ayo kita duduk bareng, kita diskusikan, cara mana sebenarnya yang benar, apa yang harus kita kendalikan dan kita atasi. Kalau itu dilaksanakan maka kita akan bisa, mengeliminasi atau tidak akan terjadi lagi banjir bandang seperti ini,” tuturnya.
(dam)
