PPP: Moratorium Umrah Jangan Sampai Berimbas terhadap Musim Haji 2020
Kamis, 27 Februari 2020 - 16:54 WIB
PPP: Moratorium Umrah Jangan Sampai Berimbas terhadap Musim Haji 2020
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara semua perjalanan umrah, termasuk kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah diharapkan tidak sampai mengganggu musim haji tahun 2020.
Seperti diketahui, keputusan itu diambil Arab Saudi untuk mencegah masuknya wabah virus Corona. "Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini jangan sampai mengganggu musim haji tahun 2020," ujar Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidowi kepada SINDOnews, Kamis (27/2/2020).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, penyetopan umrah secara mendadak tersebut sangat merugikan jamaah asal Indonesia, bahkan sebagian dari mereka keleleran di bandara.
"Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini melalui lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan," tuturnya. (Baca juga: Cegah Masuk Virus Corona, Arab Saudi Tangguhkan Umrah )
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini menambahkan, pihak penyedia jasa harus bertanggungjawab mengembalikan dana jamaah yang sudah disetorkan baik jasa penerbangan, penginapan maupun transportasi yang belum dinikmati jamaah.
"Pemerintah turut aktif memonitor para penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya," ujarnya.
Seperti diketahui, keputusan itu diambil Arab Saudi untuk mencegah masuknya wabah virus Corona. "Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini jangan sampai mengganggu musim haji tahun 2020," ujar Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidowi kepada SINDOnews, Kamis (27/2/2020).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, penyetopan umrah secara mendadak tersebut sangat merugikan jamaah asal Indonesia, bahkan sebagian dari mereka keleleran di bandara.
"Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini melalui lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan," tuturnya. (Baca juga: Cegah Masuk Virus Corona, Arab Saudi Tangguhkan Umrah )
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini menambahkan, pihak penyedia jasa harus bertanggungjawab mengembalikan dana jamaah yang sudah disetorkan baik jasa penerbangan, penginapan maupun transportasi yang belum dinikmati jamaah.
"Pemerintah turut aktif memonitor para penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya," ujarnya.
(dam)
