Anggarkan Rp72 M untuk Influencer Dinilai Aneh dan Mengada-ada
Rabu, 26 Februari 2020 - 15:07 WIB
Anggarkan Rp72 M untuk Influencer Dinilai Aneh dan Mengada-ada
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap upaya Pemerintahan Jokowi yang menganggarkan Rp72 miliar untuk influencer agar menggaet wisatawan asing ke Indonesia aneh dan mengada-ada.
"Tak perlu influencer untuk menarik wisatawan manca negara," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Anggaran Rp72 Miliar untuk Influencer )
Lebih lanjut Ujang mengatakan, anggaran tersebut rentan dikorupsi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Sementara itu, Pengamat asal UIN Jakarta, Bakir Ihsan menganggap dalam bisnis bisa saja terjadi pemberian insentif yang jumlahnya miliaran rupiah itu dengan maksud mendapatkan masukan yang lebih besar.
Dia mencontohkan, dalam travel haji dan umrah, misalnya orang yang bisa bawa 10 jamaah bisa dapat uang yang setara dengan 1 tiket gratis umrah. (Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp72 M untuk Influencer, Pengamat: Dalam Bisnis Wisata Itu Biasa )
"Apalagi untuk skop yang lebih besar, tingkat negara," kata Bakir dihubungi terpisah.
"Tak perlu influencer untuk menarik wisatawan manca negara," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Anggaran Rp72 Miliar untuk Influencer )
Lebih lanjut Ujang mengatakan, anggaran tersebut rentan dikorupsi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Sementara itu, Pengamat asal UIN Jakarta, Bakir Ihsan menganggap dalam bisnis bisa saja terjadi pemberian insentif yang jumlahnya miliaran rupiah itu dengan maksud mendapatkan masukan yang lebih besar.
Dia mencontohkan, dalam travel haji dan umrah, misalnya orang yang bisa bawa 10 jamaah bisa dapat uang yang setara dengan 1 tiket gratis umrah. (Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp72 M untuk Influencer, Pengamat: Dalam Bisnis Wisata Itu Biasa )
"Apalagi untuk skop yang lebih besar, tingkat negara," kata Bakir dihubungi terpisah.
(kri)
