Pemerintah Diminta Batalkan Anggaran Rp72 Miliar untuk Influencer
Rabu, 26 Februari 2020 - 13:12 WIB
Pemerintah Diminta Batalkan Anggaran Rp72 Miliar untuk Influencer
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah mengeluarkan dana Rp72 miliar untuk influencer dalam menggaet wisatawan asing dikritik oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Ferdinand bahkan meminta pemerintah membatalkan anggaran untuk influencer tersebut.
Pasalnya, permasalahan ekonomi sedang dihadapi Indonesia. "Saya pikir anggaran Rp72 miliar untuk influencer ini adalah salah satu bentuk tidak sensitifnya pemerintah terhadap kesulitan ekonomi kita," ujar Ferdinand kepada SINDOnews, Rabu (26/2/2020).
Menurut dia, anggaran seperti itu cenderung hanya sebuah cara yang ditempuh untuk memberi makan para buzzer media sosial yang digunakan pemerintah sebagai pasukan perang opini secara tidak resmi. "Tidak jelas tolok ukur yang digunakan untuk memilih influencer ini dan tidak jelas out put keberhasilan dari program ini," tuturnya.
Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mendayagunakan Kantor Staf Presiden (KSP) yang jumlah stafnya begitu banyak. "Kemana Kementerian Informasi yang seharusnya mengolah konten positif untuk disebar ke publik? Dimana Kementerian Pariwisata yang punya anggaran besar untuk promosi wisata?" tandasnya. (Baca juga: Gaet Wisatawan Asing Pakai Influencer, Pemerintah Anggarkan Rp72 Miliar )
Ferdinand berpendapat pekerjaan influencer cukup dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Bukan dengan cara menggerakkan influencer dan buzzernya dengan tolok ukur keberhasilan yang tidak jelas," atandasnya.
Dia meminta pun Presiden Jokowi tidak memanjakan buzzernya dengan cara menganggarkan bagi influencer tersebut. (Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp72 M untuk Influencer, Pengamat: Dalam Bisnis Wisata Itu Biasa )."Baiknya Pak Jokowi buka lapangan kerja dan biarkan mereka bekerja secara positif. Batalkan anggaran itu dan cukup gunakan anggaran kementerian yang ada," pungkasnya.
Pasalnya, permasalahan ekonomi sedang dihadapi Indonesia. "Saya pikir anggaran Rp72 miliar untuk influencer ini adalah salah satu bentuk tidak sensitifnya pemerintah terhadap kesulitan ekonomi kita," ujar Ferdinand kepada SINDOnews, Rabu (26/2/2020).
Menurut dia, anggaran seperti itu cenderung hanya sebuah cara yang ditempuh untuk memberi makan para buzzer media sosial yang digunakan pemerintah sebagai pasukan perang opini secara tidak resmi. "Tidak jelas tolok ukur yang digunakan untuk memilih influencer ini dan tidak jelas out put keberhasilan dari program ini," tuturnya.
Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mendayagunakan Kantor Staf Presiden (KSP) yang jumlah stafnya begitu banyak. "Kemana Kementerian Informasi yang seharusnya mengolah konten positif untuk disebar ke publik? Dimana Kementerian Pariwisata yang punya anggaran besar untuk promosi wisata?" tandasnya. (Baca juga: Gaet Wisatawan Asing Pakai Influencer, Pemerintah Anggarkan Rp72 Miliar )
Ferdinand berpendapat pekerjaan influencer cukup dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Bukan dengan cara menggerakkan influencer dan buzzernya dengan tolok ukur keberhasilan yang tidak jelas," atandasnya.
Dia meminta pun Presiden Jokowi tidak memanjakan buzzernya dengan cara menganggarkan bagi influencer tersebut. (Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp72 M untuk Influencer, Pengamat: Dalam Bisnis Wisata Itu Biasa )."Baiknya Pak Jokowi buka lapangan kerja dan biarkan mereka bekerja secara positif. Batalkan anggaran itu dan cukup gunakan anggaran kementerian yang ada," pungkasnya.
(kri)
