Pimpinan KPK Perlu Jelaskan Penghentian 36 Kasus di Tingkat Penyelidikan
Jum'at, 21 Februari 2020 - 09:03 WIB
Pimpinan KPK Perlu Jelaskan Penghentian 36 Kasus di Tingkat Penyelidikan
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan tentang 36 perkara di tingkat penyelidikan yang dihentikan oleh lembaga antirasuah itu. Tujuannya agar penghentian puluhan kasus itu tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Jumat (21/2/2020). (Baca juga: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Perkara, Ketua KPK: Tujuan Hukum Harus Terwujud )
Walaupun, kata dia, sebenarnya penghentian penyelidikan dalam perkara pidana itu bukan sesuatu yang aneh. "Prinsipnya kan kalau bukti permulaannya tidak cukup untuk dilanjutkan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka ya wajar dihentikan," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, hanya untuk menilai wajar tidaknya penghentian kasus itu maka informasinya perlu dijelaskan. Sebab, lanjut dia, bisa saja kasus itu nantinya harus dibuka lagi ketika ada bukti baru masuk, baik berupa saksi, surat-surat atau petunjuk.
"Satu hal lagi yang perlu disampaikan agar publik bisa menerima adalah bahwa penghentian penyelidikan itu bukan sesuatu yang final, bahwa suatu kasus dugaan korupsi ditutup seterusnya," imbuhnya.
"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Jumat (21/2/2020). (Baca juga: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Perkara, Ketua KPK: Tujuan Hukum Harus Terwujud )
Walaupun, kata dia, sebenarnya penghentian penyelidikan dalam perkara pidana itu bukan sesuatu yang aneh. "Prinsipnya kan kalau bukti permulaannya tidak cukup untuk dilanjutkan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka ya wajar dihentikan," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, hanya untuk menilai wajar tidaknya penghentian kasus itu maka informasinya perlu dijelaskan. Sebab, lanjut dia, bisa saja kasus itu nantinya harus dibuka lagi ketika ada bukti baru masuk, baik berupa saksi, surat-surat atau petunjuk.
"Satu hal lagi yang perlu disampaikan agar publik bisa menerima adalah bahwa penghentian penyelidikan itu bukan sesuatu yang final, bahwa suatu kasus dugaan korupsi ditutup seterusnya," imbuhnya.
(kri)
