Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS
Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS
A
A
A
BOGOR - Pemerintah telah mengambil keputusan untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Hal ini diputuskan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) rapat bersama jajaran menterinya.
(Baca juga: Pemulangan WNI Eks ISIS akan Merepotkan Keamanan Negara)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, keputusan ini diambil untuk menjaga rasa aman rakyat Indonesia.
"Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia," kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
"Karena kalau FTF (foreign terorits figthers) ini pulang, ini bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 260 juta itu tidak aman. Sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," tambahnya.
Namun begitu pemerintah tetap akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas WNI yang bergabung dengan ISIS. Menurutnya berdasarkan data CIA, sebanyak 689 WNI tergabung ISIS.
“Berdasarkan data dari CIA, 689 orang. 228 ada identitas dan teridentifikasi. Sisanya 401 tidak teridentifikasi lengkap identitasnya. Sementara dari ICRP ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah jadi bagian dari 689 dari CIA,” ungkapnya.
Ditanyakan apakah anak-anak juga yang termasuk WNI tak dipulangkan, Mahfud mengatakan bahwa anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan. Namun begitu harus dilihat kasus per kasus.
"Ya lihat saja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak. Anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada," tuturnya.
Terkait status WNI apakah tetap diakui negara atau tidak, Mahfud enggan berkomentar. Dia hanya menegaskan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS.
"Kita ndak bicara itu. Pokoknya tidak pulang karena maksudnya untuk menjamin rasa aman seluruh rakyat yg ada di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris dipulangkan," pungkasnya.
(Baca juga: Pemulangan WNI Eks ISIS akan Merepotkan Keamanan Negara)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, keputusan ini diambil untuk menjaga rasa aman rakyat Indonesia.
"Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia," kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
"Karena kalau FTF (foreign terorits figthers) ini pulang, ini bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 260 juta itu tidak aman. Sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," tambahnya.
Namun begitu pemerintah tetap akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas WNI yang bergabung dengan ISIS. Menurutnya berdasarkan data CIA, sebanyak 689 WNI tergabung ISIS.
“Berdasarkan data dari CIA, 689 orang. 228 ada identitas dan teridentifikasi. Sisanya 401 tidak teridentifikasi lengkap identitasnya. Sementara dari ICRP ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah jadi bagian dari 689 dari CIA,” ungkapnya.
Ditanyakan apakah anak-anak juga yang termasuk WNI tak dipulangkan, Mahfud mengatakan bahwa anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan. Namun begitu harus dilihat kasus per kasus.
"Ya lihat saja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak. Anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada," tuturnya.
Terkait status WNI apakah tetap diakui negara atau tidak, Mahfud enggan berkomentar. Dia hanya menegaskan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS.
"Kita ndak bicara itu. Pokoknya tidak pulang karena maksudnya untuk menjamin rasa aman seluruh rakyat yg ada di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris dipulangkan," pungkasnya.
(maf)
Explore More