DPR: Membangun Industri Nasional Harus Menjadi Prioritas
Senin, 10 Februari 2020 - 18:13 WIB
DPR: Membangun Industri Nasional Harus Menjadi Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Prioritas pembangunan industri nasional di sektor industri manufaktur dinilai sudah selayaknya didukung secara kritis, bertahap seraya tetap menjaga keterkaitan kesinambungannya. Pasalnya, sektor industri manufaktur juga diyakini akan banyak menyerap tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor serta berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian.
Sekaligus diharapkan dapat menekan defisit neraca pembayaran dan neraca perdagangan. "Selain bertugas mengawasi secara kritis, kami juga akan terus mendorong dan mengawal ketat sejumlah program prioritas pembangunan industri nasional yang sedang dan akan ditempuh pemerintah," ujar Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Dia mengatakan, Komisi VI DPR juga akan fokus menyoroti aspek seberapa besar penyerapan tenaga kerja yang dapat tercapai. "Termasuk dalam konteks meningkatkan keahlian dan daya saing sumber daya manusia di bidang perindustrian di era milenial saat ini dan ke depan," jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurutnya, aspek transformasi sektor industri manufaktur juga diharapkan mampu menopang pembangunan wilayah-wilayah industri baru di banyak lokasi di Sumatera, Kalimantan Selatan serta sejumlah lokasi lain di Madura, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan wilayah Papua Barat. Selain itu, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian serta dilibatkan secara khusus seiring pembangunan beberapa wilayah industri baru sebagai penggerak perekonomian di daerah.
Dia mengingatkan sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0, infonya pemerintah fokus mengakselerasi sektor manufaktur melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing.
Maka itu, Kementerian Perindustrian harus proaktif mengajak kalangan pelaku IKM melek atau mengakrabi dunia digital, bukan hanya buat industri skala besar saja. Mantan Manteri Desa-PDTT itu mencontohkan, program seperti workshop e-Smart IKM yang diluncurkan sejak 2017 hingga 2019 serta diikuti sebanyak 10.038 peserta dengan total transaksi penjualan yang dihasilkan sebesar Rp3,27 miliar, wajib dilanjutkan secara lebih masif dan merata di seluruh Indonesia.
Dia melanjutkan, optimalisasi industri 4.0 harus bisa mengoptimalkan potensi penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2%, peningkatan kontribusi industri terhadap PDB hingga 25%, peningkatan net export sebesar 10% dan menciptakan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru. "Yang jelas, komitmen Kementerian Perindustrian yang memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai angka 5,3 persen pada 2020, akan selalu kita tagih dan kawal terus," kata Marwan.
Sekadar diketahui, Data di Kemenperin menyebutkan, pertumbuhan industri non-migas sampai triwulan III 2019 mencapai 5%. Sedangkan industri dengan nilai pertumbuhan terbesar hingga menjelang akhir 2019 lalu adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai 15,08%, kemudian diikuti oleh industri pengolahan lain seperti jasa reparasi, pemasangan mesin dan peralatan sebesar 10,33%.
Sekaligus diharapkan dapat menekan defisit neraca pembayaran dan neraca perdagangan. "Selain bertugas mengawasi secara kritis, kami juga akan terus mendorong dan mengawal ketat sejumlah program prioritas pembangunan industri nasional yang sedang dan akan ditempuh pemerintah," ujar Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Dia mengatakan, Komisi VI DPR juga akan fokus menyoroti aspek seberapa besar penyerapan tenaga kerja yang dapat tercapai. "Termasuk dalam konteks meningkatkan keahlian dan daya saing sumber daya manusia di bidang perindustrian di era milenial saat ini dan ke depan," jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurutnya, aspek transformasi sektor industri manufaktur juga diharapkan mampu menopang pembangunan wilayah-wilayah industri baru di banyak lokasi di Sumatera, Kalimantan Selatan serta sejumlah lokasi lain di Madura, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan wilayah Papua Barat. Selain itu, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian serta dilibatkan secara khusus seiring pembangunan beberapa wilayah industri baru sebagai penggerak perekonomian di daerah.
Dia mengingatkan sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0, infonya pemerintah fokus mengakselerasi sektor manufaktur melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing.
Maka itu, Kementerian Perindustrian harus proaktif mengajak kalangan pelaku IKM melek atau mengakrabi dunia digital, bukan hanya buat industri skala besar saja. Mantan Manteri Desa-PDTT itu mencontohkan, program seperti workshop e-Smart IKM yang diluncurkan sejak 2017 hingga 2019 serta diikuti sebanyak 10.038 peserta dengan total transaksi penjualan yang dihasilkan sebesar Rp3,27 miliar, wajib dilanjutkan secara lebih masif dan merata di seluruh Indonesia.
Dia melanjutkan, optimalisasi industri 4.0 harus bisa mengoptimalkan potensi penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2%, peningkatan kontribusi industri terhadap PDB hingga 25%, peningkatan net export sebesar 10% dan menciptakan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru. "Yang jelas, komitmen Kementerian Perindustrian yang memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai angka 5,3 persen pada 2020, akan selalu kita tagih dan kawal terus," kata Marwan.
Sekadar diketahui, Data di Kemenperin menyebutkan, pertumbuhan industri non-migas sampai triwulan III 2019 mencapai 5%. Sedangkan industri dengan nilai pertumbuhan terbesar hingga menjelang akhir 2019 lalu adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai 15,08%, kemudian diikuti oleh industri pengolahan lain seperti jasa reparasi, pemasangan mesin dan peralatan sebesar 10,33%.
(kri)
