Menag Ogah Komentar Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS
Senin, 10 Februari 2020 - 16:31 WIB
Menag Ogah Komentar Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi enggan menjelaskan mengenai wacana pemerintah memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Timur Tengah.
Menag menyarankan wartawan bertanya mengenai hal tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Wah itu nantilah biar dijelaskan Menko Polhukam ya," ujar Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (10/2/2020).
Dia pun mengaku tidak mengetahui apakah wacana itu dibicarakan dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Oh belum tahu saya, saya tunggu informasi dari Menko Polhukam saja," katanya. (Baca juga: Masinton: Persoalan TKI Lebih Penting Daripada 600 WNI Eks ISIS )
Kendati demikian dia siap memberikan masukan terkait wacana tersebut jika diminta nantinya. "Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan sudah ada rapat Menko Polhukam," tandasnya.
Namun, dia membantah dilarang Menko Polhukam Mahfud MD untuk berbicara ke media massa mengenai isu tersebut.
"Enggak, bukan dilarang, karena kan kalau sudah ditunjuk koordinir kita yang ngomong enggak baik. Ngomongnya kepada yang koordinasi dong," tuturnya.
Menag menyarankan wartawan bertanya mengenai hal tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Wah itu nantilah biar dijelaskan Menko Polhukam ya," ujar Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (10/2/2020).
Dia pun mengaku tidak mengetahui apakah wacana itu dibicarakan dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Oh belum tahu saya, saya tunggu informasi dari Menko Polhukam saja," katanya. (Baca juga: Masinton: Persoalan TKI Lebih Penting Daripada 600 WNI Eks ISIS )
Kendati demikian dia siap memberikan masukan terkait wacana tersebut jika diminta nantinya. "Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan sudah ada rapat Menko Polhukam," tandasnya.
Namun, dia membantah dilarang Menko Polhukam Mahfud MD untuk berbicara ke media massa mengenai isu tersebut.
"Enggak, bukan dilarang, karena kan kalau sudah ditunjuk koordinir kita yang ngomong enggak baik. Ngomongnya kepada yang koordinasi dong," tuturnya.
(dam)
