Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sudjiwo Tedjo soal WNI Eks ISIS: Tolak Oke, tapi Usir Juga Koruptor
Sudjiwo Tedjo soal WNI Eks ISIS: Tolak Oke, tapi Usir Juga Koruptor
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks anggota dan simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah menjadi perbincangan publik.
Meski pemerintah belum memutuskan memulangkan mereka, namun wacana tentang WNI eks ISIS ini semakin mencuat ke publik. Apalagi, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang menyatakan secara pribadi menolak mereka kembali ke Indonesia.
Budayawan, Sudjiwo Tedjo ikut mengomentari wacana tersebut. Melalui akun Twitternya, Sudjiwo mengusulkan agar eks ISIS asal Indonesia diterima kepulangannya, namun diadili.
Pria yang juga dikenal sebagai dalang ini membandingkan kejahatan teroris dengan koruptor.
"Usulku, militan eks ISIS asal Indonesia harus diterima kepulangannya, tapi diadili. Kalau kita langsung menolak saudara2 kita itu, ok.. tapi usir juga para koruptor dari negeri ini. Koruptor bahkan lebih sadis drpd teroris. Teroris membunuh seketika. Koruptor membunuh pelan2," kata Sudjiwo melalui akun Twitternya, @sudjiwotedjo, Jumat (7/2/2020).
Sebelumnya, pada Rabu 5 Februari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada keputusan pemerintah terkait WNI eks ISIS. Dia mengatakan bahwa hal ini akan dirapatkan terlebih dahulu dengan jajarannya.
“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.
Namun Jokowi mengaku memiliki sikap tersendiri saat ini yakni menolak pemulangan WNI eks ISIS. Apalagi mengingat banyak WNI eks ISIS telah membakar paspornya. “Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang Tidak. Tapi, masih dirataskan,” tuturnya.
Dia melanjutkan keputusan akan dikeluarkan setelah melalui kalkulasi. Dia memastikan kalkulasi akan dilakukan secara detail
"Keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian2 dalam menyampaikan hitunga-hitungan,” tandasnya.
Meski pemerintah belum memutuskan memulangkan mereka, namun wacana tentang WNI eks ISIS ini semakin mencuat ke publik. Apalagi, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang menyatakan secara pribadi menolak mereka kembali ke Indonesia.
Budayawan, Sudjiwo Tedjo ikut mengomentari wacana tersebut. Melalui akun Twitternya, Sudjiwo mengusulkan agar eks ISIS asal Indonesia diterima kepulangannya, namun diadili.
Pria yang juga dikenal sebagai dalang ini membandingkan kejahatan teroris dengan koruptor.
"Usulku, militan eks ISIS asal Indonesia harus diterima kepulangannya, tapi diadili. Kalau kita langsung menolak saudara2 kita itu, ok.. tapi usir juga para koruptor dari negeri ini. Koruptor bahkan lebih sadis drpd teroris. Teroris membunuh seketika. Koruptor membunuh pelan2," kata Sudjiwo melalui akun Twitternya, @sudjiwotedjo, Jumat (7/2/2020).
Sebelumnya, pada Rabu 5 Februari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada keputusan pemerintah terkait WNI eks ISIS. Dia mengatakan bahwa hal ini akan dirapatkan terlebih dahulu dengan jajarannya.
“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.
Namun Jokowi mengaku memiliki sikap tersendiri saat ini yakni menolak pemulangan WNI eks ISIS. Apalagi mengingat banyak WNI eks ISIS telah membakar paspornya. “Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang Tidak. Tapi, masih dirataskan,” tuturnya.
Dia melanjutkan keputusan akan dikeluarkan setelah melalui kalkulasi. Dia memastikan kalkulasi akan dilakukan secara detail
"Keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian2 dalam menyampaikan hitunga-hitungan,” tandasnya.
(dam)
Explore More