Demokrat Nilai Pencopotan Ronny Sompie Belum Selesaikan Masalah

Selasa, 28 Januari 2020 - 20:29 WIB
Demokrat Nilai Pencopotan...
Demokrat Nilai Pencopotan Ronny Sompie Belum Selesaikan Masalah
A A A
JAKARTA - Pencopotan Ronny Franky Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dinilai bukan solusi terhadap masalah kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Walaupun, Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan mengakui bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly punya kewenangan untuk mencopot Ronny Sompie.

"Dari sisi pragmatisnya atau suasananya, saya kira keputusan Pak Yasonna memberhentikan Dirjen Imigrasi belum menyelesaikan persoalan yang ada di keimigrasian di bawah rumah besar Kemenkumham," ujar Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

(Baca juga: Kasus Harun Masiku, Menkumham Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie)

Maka itu, Hinca Panjaitan akan mempertanyakan keputusan Yasonna Laoly itu pada rapat Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nanti.

"Apa sebenarnya yang salah dari sistemnya, jadi tidak cukup hanya mencopot, harus dijelaskan apa yang terjadi dan apakah ada mensrea atau niat buruknya atau ada kesengajaan atau tidak sengaja," ujarnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini, masyarakat perlu mengetahui betul persoalan yang terjadi terkait Harun Masiku.

"Karena ini soal keluar masuknya orang dari dalam Indonesia keluar dan dari luar ke dalam, nah kalau Harun Masiku saja tak terdeteksi atau tak jelas informasinya, bayangkan kalau orang-orang lain yang membahayakan negeri ini, jadi persoalan imigrasi ini persoalan yang sangat serius," ungkapnya.

Adapun mengenai desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar Yasonna Laoly dicopot dari jabatan Menkumham, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Urusan saya ini di komisi III kita mau awasi betul, harus terang benderang kenapa sistemnya salah, kalau salah apanya yang salah, manusianyakah atau perangkatnya, karena ini persoalan yang sangat serius. Ini soal keluar masuknya manusia, kalau kita-kita saja masih oke," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Tolak KLB Deliserdang,...
Tolak KLB Deliserdang, Demokrat Jabar Ultimatum Kementerian Hukum dan HAM
Perkuat Bukti di MA,...
Perkuat Bukti di MA, Partai Demokrat Sambangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Hasnaeni si Wanita Emas...
Hasnaeni si Wanita Emas di Antara PDIP dan Demokrat, Hasto Ngaku Tak Kenal
Luhut Sebut OTT Tak...
Luhut Sebut OTT Tak Efektif, Politikus Demokrat: Bertolak Belakang dengan Keinginan Rakyat
PDI Perjuangan Rekomendasi...
PDI Perjuangan Rekomendasi Juragan Bangunan Jadi Calom Wabup Tulungagung
Orang PDIP Sebut Oposan...
Orang PDIP Sebut Oposan Sumbang, Politikus Demokrat Bilang Pejabat Jangan Alergi Kritik
Berita Terkini
KPK Diminta Supervisi...
KPK Diminta Supervisi Kasus Dugaan Korupsi Mantan Jampidsus demi Integritas Penegakan Hukum
Terima Bantuan Ambulans...
Terima Bantuan Ambulans dari Korpri, Tito: Sangat Berarti bagi Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera
Menembus Batas Geografis,...
Menembus Batas Geografis, Layanan VIOLA Menjadi Jembatan Asa JKN di Ujung Negeri
Mendagri Minta Pemda...
Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi agar Tetap di Bawah Target Pemerintah
Febrie Adriansyah Tersangka...
Febrie Adriansyah Tersangka Korupsi, Kejagung Bentuk Tim Penyidik Khusus
Kasus Febrie Adriansyah...
Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan dari Polri ke Kejaksaan, Kapuspenkum: Bentuk Kolaborasi
Infografis
Daftar Nilai Rerata...
Daftar Nilai Rerata TKA 2025 Tiap Provinsi, Yogyakarta Tertinggi untuk Skor Matematika
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved