Luhut Sebut OTT Tak Efektif, Politikus Demokrat: Bertolak Belakang dengan Keinginan Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat , Santoso menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu terlalu banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ). Pernyataan itu dinilai tidak tepat karena rakyat menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan dengan maksimal.

"Tuntutan rakyat agar pelaku korupsi ditangkap adalah untuk mengurangi perilaku koruptif juga memberi efek jera bagi koruptor," kata Santoso dikutip Rabu (21/12/2022).

Santoso memandang permintaan Luhut menyimpang dari tujuan utama pendirian KPK yaitu sebagai lembaga pemberantasan korupsi. "Pernyataan Pak LBP bahwa dengan banyaknya OTT oleh KPK, kemudian menyebabkan dampak citra negara akan jelek di mata internasional, bertolak belakang dengan keinginan publik tentang pemberantasan korupsi. Sebab, apa yang menjadi dasar berdampak citra buruk itu juga darimana sumbernya," ujarnya.

Baca juga: Sebut OTT KPK Kurang Efektif Basmi Korupsi, Luhut Tekankan Digitalisasi

Menurutnya, saat ini pemberantasan korupsi oleh KPK masih sangat perlu dilakukan karena korupsi marak di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, maka penanganananya juga harus luar biasa.

"Di antaranya negara membentuk KPK sebagai lembaga yang khusus menangani pemberantasan korupsi. Saran Pak LBP tentang program pencegahan memang harus dilakukan juga oleh KPK agar korupsi di Indonesia seiring berjalannya waktu akan semakin berkurang dan anggaran untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat dapat diselamatkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif. "Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dululah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Luhut Sebut OTT Tak Efektif, Wakil Ketua KPK Bilang Begini

Menurutnya, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut mencontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.

"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," kata pensiunan jenderal TNI itu.