ICW Sebut Jokowi Sebaiknya Evaluasi Posisi Menkumham Yasonna

Selasa, 28 Januari 2020 - 18:34 WIB
ICW Sebut Jokowi Sebaiknya...
ICW Sebut Jokowi Sebaiknya Evaluasi Posisi Menkumham Yasonna
A A A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie dari posisinya sebagai Dirjen Imigrasi. Yasonna menyebut posisi Dirjen Imigrasi akan diisi Pelaksana harian (Plh).

(Baca juga: Kasus Harun Masiku, Menkumham Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie)

Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yasonna. Karena Yasonna tak memberikan fakta sebenarnya kepada publik terkait keberadaan Harun Masiku, yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait Harun Masiku," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/1/2020).

Kurnia menyebut, Yasonna seharunya bertanggung jawab atas semua kekisruhan yang terjadi terkait keberadaan Harun Masiku. Bahkan akibat pernyataan Yasonna itu juga mempengaruhi keputusan penegak hukum lainnya.

"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," jelasnya.

Diketahui, pencopotan Ronny berkaitan dengan kesimpangsiuran posisi politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Yasonna mengatakan, saat ini Ronny dialihkan ke jabatan fungsional.

Yasonna mengatakan, telah menunjuk Plh Dirjen Imigrasi. Di mana saat ini Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting ditunjuk sebagai Plh Dirjen Imigrasi. "(Plh) Ya per hari ini, hari ini. Tadi siang," ungkap Yasonna.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Informasi (Dirsistik) Keimigrasian Alif Suaidi.

"Dirsistik Keimigrasian juga karena dia turut sangat menentukan kenapa sistem tidak berjalan dengan baik. Mereka bertanggung jawab soal itu," tuturnya.
(maf)
Berita Terkait
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Tolak KLB Deliserdang,...
Tolak KLB Deliserdang, Demokrat Jabar Ultimatum Kementerian Hukum dan HAM
Sederet Dugaan Pelanggaran...
Sederet Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM Kasus Mantan Pemain Sirkus OCI Temuan Kementerian HAM
Perkuat Bukti di MA,...
Perkuat Bukti di MA, Partai Demokrat Sambangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Pelimpahan Berkas Dinilai...
Pelimpahan Berkas Dinilai Bentuk Sinergi KPK dengan Penegak Hukum Lain
Hasto Tegaskan PDIP...
Hasto Tegaskan PDIP Tak Akan Bela Kader Tersangkut Kasus Korupsi
Berita Terkini
Jadi Saksi Dalam Sprindik...
Jadi Saksi Dalam Sprindik Baru, Kejagung Sebut Status Tersangka Febrie Adriansyah dari Polri Tak Gugur
Harlah ke-28 PKB, Panji...
Harlah ke-28 PKB, Panji Bangsa Gelar Turnamen Mini Soccer Inklusif
Kualitas Negara Hukum...
Kualitas Negara Hukum Terletak dari Kemampuan Aparat Menjaga Hati Nurani
Bakamla Gelar Latihan...
Bakamla Gelar Latihan Menembak di Perairan Dekat Pulau Galang
Gus Ipul Respons Wacana...
Gus Ipul Respons Wacana Cak Imin soal Pemimpin Baru PBNU: Baik untuk Didiskusikan
Kubu Roy Suryo: Saksi...
Kubu Roy Suryo: Saksi Ahli Polda Metro Jaya Tidak Paham UU ITE
Infografis
4 Presiden Indonesia...
4 Presiden Indonesia Lahir Bulan Juni, Soekarno hingga Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved