Rencana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg Disinggung di Paripurna DPR
Rabu, 22 Januari 2020 - 15:42 WIB
Rencana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg Disinggung di Paripurna DPR
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg dikritik oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam interupsinya di Rapat Paripurna kedelapan DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2019-2020, hari ini. Sebab, kata dia, pembahasan terkait pengaturan ulang atas pemberian subsidi harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi, termasuk DPR.
Legislator asal Dapil Sumatera Barat I ini mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di Rapat Paripurna. (Baca juga: PKS: Pak Jokowi, Tolong Jangan Lagi Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga )
"Karena itu pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar undang - undang (UU)," ujar Andre Rosiade di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Anggota Komisi VI DPR RI ini pun mendesak Pimpinan DPR mengirimkan surat ke pemerintah, meminta rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg itu dibatalkan. "Sebab kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu," jelasnya.
Dia mengungkapkan walaupun pemerintah belum mencabut subsidi itu namun beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Andre menuturkan, kenaikan itu sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000.
Andre memberikan contoh di daerah Agam, Sumatera Barat, Medan, dan Deli Serdang, harga gas elpiji 3 kg sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000. "Skema distribusi tertutup juga patut dikritisi. Tentu harus diingat pada awal migrasi minyak tanah ke gas 2004, distribusi saat itu tertutup. Saat itu pemerintah menerbitkan kartu kendali," terangnya. (Baca juga: Fadli Zon Sebut Pencabutan Subsidi Elpiji Menyengsarakan Rakyat )
Akan tetapi, kata dia, kartu kendali untuk pembelian gas elpiji 3 kg tidak berfungsi, sehingga distribusi menjadi bersifat terbuka. "Artinya siapapun bisa dan boleh membeli. Dalam kondisi itu banyak elpiji 12 kg jadi 3 kg. Pengguna turun kelas menurut YLKI mencapai 15 - 20 persen. Akibatnya subsidi gas 3 kg tidak tepat sasaran karena orang mampu banyak yang membeli," tutupnya.
Legislator asal Dapil Sumatera Barat I ini mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di Rapat Paripurna. (Baca juga: PKS: Pak Jokowi, Tolong Jangan Lagi Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga )
"Karena itu pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar undang - undang (UU)," ujar Andre Rosiade di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Anggota Komisi VI DPR RI ini pun mendesak Pimpinan DPR mengirimkan surat ke pemerintah, meminta rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg itu dibatalkan. "Sebab kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu," jelasnya.
Dia mengungkapkan walaupun pemerintah belum mencabut subsidi itu namun beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Andre menuturkan, kenaikan itu sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000.
Andre memberikan contoh di daerah Agam, Sumatera Barat, Medan, dan Deli Serdang, harga gas elpiji 3 kg sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000. "Skema distribusi tertutup juga patut dikritisi. Tentu harus diingat pada awal migrasi minyak tanah ke gas 2004, distribusi saat itu tertutup. Saat itu pemerintah menerbitkan kartu kendali," terangnya. (Baca juga: Fadli Zon Sebut Pencabutan Subsidi Elpiji Menyengsarakan Rakyat )
Akan tetapi, kata dia, kartu kendali untuk pembelian gas elpiji 3 kg tidak berfungsi, sehingga distribusi menjadi bersifat terbuka. "Artinya siapapun bisa dan boleh membeli. Dalam kondisi itu banyak elpiji 12 kg jadi 3 kg. Pengguna turun kelas menurut YLKI mencapai 15 - 20 persen. Akibatnya subsidi gas 3 kg tidak tepat sasaran karena orang mampu banyak yang membeli," tutupnya.
(kri)
