Kasus Jiwasraya, PDIP Lebih Pilih Panja ketimbang Pansus
Senin, 13 Januari 2020 - 21:49 WIB
Kasus Jiwasraya, PDIP Lebih Pilih Panja ketimbang Pansus
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih memilih panitia kerja (panja) ketimbang panitia khusus (Pansus) dalam mengusut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Tujuannya, menurut PDIP, agar penelusuran skandal tersebut bisa lebih fokus dilakukan Komisi VI DPR."Kalau dari PDI Perjuangan, kita Panja. Karena kan yang mendalami dan menginvestigasi sudah banyak," ujar politikus PDIP Darmadi Durianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Baca juga: Siap Usul Pansus Jiwasraya, Gerindra: Semoga Bisa Diusut Tuntas )
Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, sudah lima institusi yang melakukan pendalaman skandal dengan kerugian negara sekitar Rp13,7 triliun itu. Di antaranya Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau ditambah lagi oleh DPR kan takutnya tumpang tindih saja, takut mengganggu proses kerja daripada institusi yang lain, kita akhirnya ngurusin buat panja saja, tidak ke pansus," ujar legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta III ini.
Selain itu, Panja diyakini tidak akan menimbulkan kegaduhan. "Suasana lebih sejuk, biarkan mereka (Institusi lain-red) bekerja, DPR mengawasi, kemudian pemerintah bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan," tuturnya.
Tujuannya, menurut PDIP, agar penelusuran skandal tersebut bisa lebih fokus dilakukan Komisi VI DPR."Kalau dari PDI Perjuangan, kita Panja. Karena kan yang mendalami dan menginvestigasi sudah banyak," ujar politikus PDIP Darmadi Durianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Baca juga: Siap Usul Pansus Jiwasraya, Gerindra: Semoga Bisa Diusut Tuntas )
Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, sudah lima institusi yang melakukan pendalaman skandal dengan kerugian negara sekitar Rp13,7 triliun itu. Di antaranya Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau ditambah lagi oleh DPR kan takutnya tumpang tindih saja, takut mengganggu proses kerja daripada institusi yang lain, kita akhirnya ngurusin buat panja saja, tidak ke pansus," ujar legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta III ini.
Selain itu, Panja diyakini tidak akan menimbulkan kegaduhan. "Suasana lebih sejuk, biarkan mereka (Institusi lain-red) bekerja, DPR mengawasi, kemudian pemerintah bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan," tuturnya.
(dam)
