Kantor PDIP Hendak Digeledah KPK, Djarot Sebut Tak Dilengkapi Surat Bukti

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengaku sudah menelepon pihak-pihak yang berada di Kantor DPP PDIP untuk mencari tahu tentang penggeledahan yang dilakukan petugas KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Oh saya belum tau kalau (penggeledahan) itu. Tapi mereka (KPK) informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," ujar Djarot di Arena Rakernas PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Namun begitu, Djarot mengaku pihak yang berada di Kantor DPP PDIP bukan berarti menolak penggeledahan itu. Pihaknya mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. (Baca juga: OTT Komisioner KPU, KPK Periksa Intensif 8 Orang )

"Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Djarot menegaskan, tidak ada niat DPP menghalang-halangi proses penggeledahan tersebut. Hanya informasi yang diperolehnya, petugas yang bersangkutan dari KPK tidak membawa surat dan bukti-bukti yang kuat.

"Kalau kita partai sih tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai individu-individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," tandasnya.

Seperti diberitakan, KPK menangkap tangan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Bersama Wahyu, ikut diamankan sejumlah orang. (Baca juga: Johan Budi Apresiasi KPK, Setelah Dilantik Langsung Tancap Gas )

Dari informasi yang dihimpun, beberapa orang yang diamankan tersebut mengaku-ngaku sebagai Staf Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Rumor berkembang, ruangan Hasto pun dikabarkan akan digeledah pihak KPK.