Kepala Daerah Terus Kena OTT, Ketua KPK: Saya Tidak Happy
Kepala Daerah Terus Kena OTT, Ketua KPK: Saya Tidak Happy
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku tidak bahagia atau happy dengan adanya kepala daerah maupun pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Pimpinan lembaga antikorupsi itu heran hingga kini masih ada kepala daerah yang "main-main" dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Hal itu disampaikan Firli dalam acara bertajuk implementasi pengadaan barang dan jasa serta sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 Tahun 2019 di Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020). (Baca Juga: Johan Budi Apresiasi KPK, setelah Dilantik Langsung Tancap Gas)
"Saya tidak happy dengan kepala daerah yang kena OTT KPK," katanya.
Menurut dia, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.
"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor," tandasnya. (Baca Juga: Resmi Jadi Tersangka Suap, Ini Kronologi OTT Bupati Sidoarjo oleh KPK)
Firli juga mengingatkan agar tidak sampai ada "uang ketok palu" dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
"Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu," katanya.
Pimpinan lembaga antikorupsi itu heran hingga kini masih ada kepala daerah yang "main-main" dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Hal itu disampaikan Firli dalam acara bertajuk implementasi pengadaan barang dan jasa serta sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 Tahun 2019 di Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020). (Baca Juga: Johan Budi Apresiasi KPK, setelah Dilantik Langsung Tancap Gas)
"Saya tidak happy dengan kepala daerah yang kena OTT KPK," katanya.
Menurut dia, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.
"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor," tandasnya. (Baca Juga: Resmi Jadi Tersangka Suap, Ini Kronologi OTT Bupati Sidoarjo oleh KPK)
Firli juga mengingatkan agar tidak sampai ada "uang ketok palu" dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
"Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu," katanya.
(dam)
Explore More