Pemerintah-Parpol Sepakat Benahi Desain Sistem Politik

JAKARTA - Pemerintah bersama-sama dengan partai politik (parpol) sepakat untuk membenahi sistem perpolitikan Tanah Air. Pembenahan tersebut nantinya akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah ini diawali melalui pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan para sekretaris jenderal (sekjen) parpol di Kantor Kemendagri, kemarin.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dirinya bersama para sekjen parpol lainnya yang lolos parlemen, diundang Mendagri untuk membangun silaturahmi dan komunikasi politik, tidak hanya terkait persoalan bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana desain penataan sistem politik ke depan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan dan kekuasaan politik.

"Kami berikan apresiasi terhadap upaya dari Bapak Mendagri dan seluruh sekjen partai politik yang hadir juga menyatakan komitmen yang sama. Ini dialog yang konstruktif, positif dan sangat penting bagi upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," tutur Hasto kepada wartawan, usai bertemu Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Hasto menuturkan bahwa setiap partai menyampaikan pandangannya mengenai sistem politik di Tanah Air. "Ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Kami memberikan dukungan sepenuhnya meskipun terkait dengan kebijakan politik itu nanti di dalam forum di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dengan adanya dialog ini merupakan langkah terobosan yang kami apresiasi," urainya.

Di antara hal spesifik yang dibahas, tutur Hasto, yakni soal Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. "Semuanya harus satu nafas dengan upaya untuk menghadirkan demokrasi untuk rakyat agar tidak ada kecenderungan dalam demokrasi, sehingga hal yang positif. Kami juga belajar di antara sekjen partai politik, masing-masing menyampaikan pandangannya yang menyempurnakan dari seluruh gagasan setiap partai," urainya.

Termasuk yang menjadi hal pembahasan adalah membahas bagaimana agar demokrasi yang sering kali berbiaya mahal dan menciptakan potensi konflik, bisa diatasi bersama-sama. "Di situlah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," urainya. Mengenai evaluasi pemilu langsung, Hasto mengatakan bahwa setiap partai juga melakukan.

"Hal yang kita kita lihat adalah sebuah konstruksi bagaimana membangun demokrasi yang lebih sehat dan lebih murah, dan akuntabilitas dari parpol, termasuk juga pembiayaan partai politik itu juga kami bahas," urainya.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, pembahasan dalam pertemuan tersebut masih secara makro. "Tapi untuk menyamakan semangat kita bagaimana sistem politik ke depan kita lebih baik lagi, lebih terdesain dengan baik," katanya.

Hinca berujar, tupoksi Mendagri adalah pembina politik dan partai politik. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan politik seperti evaluasi Pileg-Pilpres serentak, Pilkada Serentak, dan lain sebagainya dibahas. Kesemua itu baru tahap pembahasan dan belum menghasilkan suatu keputusan.

"Kami membahasnya banyak sekali, mulai dari evaluasi Pilpres, Pileg serentak kemudian Pilkada. Kemudian bagaimana tadi Pilkada ke depan ini, jadi bertukar informasi. Begitu juga dengan partai politik, bagaimana ke depannya supaya lebih baik lagi sehingga tersuport lebih baik lagi," jelasnya.

Sekjen PPP, Arsul Sani mengatakan, pertemuan sembilan sekjen parpol dengan Mendagri merupakan sarana bertukar pikiran dalam rangka penataan sistem politik agar lebih baik ke depannya. "Tentu di sana ada diskusi-diskusi soal sistem pemilu, kemudian pilkada, dan juga sistem kepartaian kita. Itu yang lebih mendominasi," ucap Arsul.

Wakil Ketua MPR itu berujar, dalam pertemuan tersebut semua parpol menyampaikan pandangannya kepada Mendagri, salah satunya soal evaluasi keserentakan pemilu. "Semua mengakui bahwa pemilu serentak dengan lima kartu suara itu memberatkan," ungkap Arsul.

Sembilan elite parpol yang ikut dalam pertemuan itu antara lain, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan. Hadir pula Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wasekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wasekjen Nasdem Taslim, dan Wasekjen Golkar Christina Aryani. Pertemuan digelar tertutup di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, pertemuan tersebut sifatnya masih sebatas dialog sehingga belum ada keputusan apapun. Ke depan, pihaknya akan mengatur pertemuan selanjutnya.

Mengenai sistem pemilu ke depan, Bahtiar mengatakan bahwa mengacu pada UU maka untuk pemilu legislatif dan pilpres maka dipastikan akan dilakukan secara langsung. Sementara untuk pilkada, dalam UU hanya disebutkan dipilih secara demokratis sehingga bisa langsung atau tidak langsung.