Dukung Pansus, Demokrat Ingin Kasus Jiwasraya Diperjelas
Selasa, 07 Januari 2020 - 15:27 WIB
Dukung Pansus, Demokrat Ingin Kasus Jiwasraya Diperjelas
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menegaskan dukungannya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR. Demokrat ingin agar segala sesuatu yang menyangkut kasus Jiwasraya itu bisa diungkap secara jelas dan transparan ke publik.
"Kita mendukung (Pansus Jiwasraya) supaya jelas," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarif Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Syarif, kalau memang ada ide pembentukan Pansus Jiwasraya, tentu Demokrat mendukung itu agar apa yang terjadi dengan Jiwasraya bisa diketahui masyarakat sevara terbuka.
Meskipun, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat ini juga mengetahui bahwa kasus Jiwasraya juga sedang diproses di Kejaksaan.
"Saya pikir silakan saja bergulir, tinggal DPR nanti berpikir apakah akan menunggu hasil kejaksaan atau tidak karena kan harus dikasih kesempatan juga bekerja," usul mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.
Namun demikian, dia menambahkan, DPR akan melihat hasil daripada proses hukum di Kejaksaan. Kalau dirasa belum memuaskan, DPR bisa membentuk Pansus.
"Pada prinsipnya kita dukung dan ini harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya tidak boleh ada yang ditutupi," tegas Syarif.
"Kita mendukung (Pansus Jiwasraya) supaya jelas," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarif Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Syarif, kalau memang ada ide pembentukan Pansus Jiwasraya, tentu Demokrat mendukung itu agar apa yang terjadi dengan Jiwasraya bisa diketahui masyarakat sevara terbuka.
Meskipun, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat ini juga mengetahui bahwa kasus Jiwasraya juga sedang diproses di Kejaksaan.
"Saya pikir silakan saja bergulir, tinggal DPR nanti berpikir apakah akan menunggu hasil kejaksaan atau tidak karena kan harus dikasih kesempatan juga bekerja," usul mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.
Namun demikian, dia menambahkan, DPR akan melihat hasil daripada proses hukum di Kejaksaan. Kalau dirasa belum memuaskan, DPR bisa membentuk Pansus.
"Pada prinsipnya kita dukung dan ini harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya tidak boleh ada yang ditutupi," tegas Syarif.
(maf)
