Natuna Diklaim China, Demokrat Sarankan Jokowi Ngobrol Bareng SBY
Senin, 06 Januari 2020 - 13:31 WIB
Natuna Diklaim China, Demokrat Sarankan Jokowi Ngobrol Bareng SBY
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diharapkan memberikan respons yang tepat menyikapi manuver China yang mengklaim berhak atas perairan Natuna.
Seperti diketahui, sebelumnya kapal penjaga pantai (coast guard) China mengawal kapal-kapal penangkap ikan dipergoki kapal perang Indonesia saat berada di perairan Natuna. Saat diperingatkan, mereka mengklaim berhak atas wilayah tersebut.
"Soal Natuna ini harus dikelola tepat. Kita ini negara G-20. Bukan negara 'abal-abal' antah berantah penduduk ratusan ribu orang. Jadi responnya juga harus 'kelas dunia'. Apapun 'commander in chief' kita saat ini Pak Jokowi. Mari kita percayakan dan beri dukungan pada beliau," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon melalui akun Twitternya, @jansen_jsp, Minggu 5 Januari 2020. (Baca juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna )
Menurut dia, tidak ada salahnya Presiden Jokowi berdiskusi dengan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas mengenai persoalan Natuna.
"Karena ini soal kedaulatan kita bersama, tak ada salahnya juga Pak Jokowi diskusi dengan Pak SBY yang memiliki pengalaman menangani kasus sejenis. Jika dipersoalan seperti ini rakyat saja dianjurkan bersatu apalagi antarpresiden. Soal urusan bangsa begini kita semua satu!" katanya.
Menurut dia, "diplomatic resources" di dalam negeri yang paling bertenaga hari ini adalah SBY. "Beliau sahabat Presiden Xi Jinping, Hu Jintao dan Wen Jiabao. Sejak dulu akrab. Jika dibutuhkan, bisa juga negara mengutus beliau," katanya.
Jansen mengatakan, hubungan baik Presiden di masa lalu adalah modal bangsa. Soekarno akrab dgn Kim Il Sung, Indonesia hangat dengan Korut. "Mahzab saya: soal kedaulatan kita padu bersatu! Pak Jokowi selaku 'commander in chief' dan 'diplomat in chief' pimpin kami rakyat Indonesia ini, putuskan yang terbaik," tutur Jansen.
Jansen mengaku masih "hijau" soal politik luar negeri. Beda dengan politik lokal dan hukum. "Tapi itulah masukan saya. Bagi saya mantan Presiden itu "aset bangsanya". Pertemanan pak SBY dengan Xi Jinping, Putin, Erdogan dan lain-lain adalah juga milik bangsa ini. Jika dibutuhkan kapan pun bisa dipakai," katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya kapal penjaga pantai (coast guard) China mengawal kapal-kapal penangkap ikan dipergoki kapal perang Indonesia saat berada di perairan Natuna. Saat diperingatkan, mereka mengklaim berhak atas wilayah tersebut.
"Soal Natuna ini harus dikelola tepat. Kita ini negara G-20. Bukan negara 'abal-abal' antah berantah penduduk ratusan ribu orang. Jadi responnya juga harus 'kelas dunia'. Apapun 'commander in chief' kita saat ini Pak Jokowi. Mari kita percayakan dan beri dukungan pada beliau," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon melalui akun Twitternya, @jansen_jsp, Minggu 5 Januari 2020. (Baca juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna )
Menurut dia, tidak ada salahnya Presiden Jokowi berdiskusi dengan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas mengenai persoalan Natuna.
"Karena ini soal kedaulatan kita bersama, tak ada salahnya juga Pak Jokowi diskusi dengan Pak SBY yang memiliki pengalaman menangani kasus sejenis. Jika dipersoalan seperti ini rakyat saja dianjurkan bersatu apalagi antarpresiden. Soal urusan bangsa begini kita semua satu!" katanya.
Menurut dia, "diplomatic resources" di dalam negeri yang paling bertenaga hari ini adalah SBY. "Beliau sahabat Presiden Xi Jinping, Hu Jintao dan Wen Jiabao. Sejak dulu akrab. Jika dibutuhkan, bisa juga negara mengutus beliau," katanya.
Jansen mengatakan, hubungan baik Presiden di masa lalu adalah modal bangsa. Soekarno akrab dgn Kim Il Sung, Indonesia hangat dengan Korut. "Mahzab saya: soal kedaulatan kita padu bersatu! Pak Jokowi selaku 'commander in chief' dan 'diplomat in chief' pimpin kami rakyat Indonesia ini, putuskan yang terbaik," tutur Jansen.
Jansen mengaku masih "hijau" soal politik luar negeri. Beda dengan politik lokal dan hukum. "Tapi itulah masukan saya. Bagi saya mantan Presiden itu "aset bangsanya". Pertemanan pak SBY dengan Xi Jinping, Putin, Erdogan dan lain-lain adalah juga milik bangsa ini. Jika dibutuhkan kapan pun bisa dipakai," katanya.
(dam)
