DPR Dorong Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah Bersinergi
Sabtu, 04 Januari 2020 - 21:10 WIB
DPR Dorong Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah Bersinergi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja di Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai hal tersebut bisa dicapai melalui program yang bersumber dari APBD atau sinergi dengan program APBN.
Dia menerangkan, banyak program nasional yang sangat terkait erat dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), Kartu Prakerja untuk 10 juta pencari kerja serta program magang luar negeri dan dalam negeri.
"Untuk itu, Dinas ketenagakerjaan di provinsi besar seperti di DKI Jakarta perlu menyiapkan diri untuk menjadi mitra pemerintah pusat dan membangun sinergi dalam mendukung program-program tersebut. Karena program tersebut manfaatnya juga akan dirasakan oleh angkatan kerja di daerah," kata Kurniasih dalam keterangan persnya, Sabtu (4/1/2020).
Dia mengungkapkan, Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta yang juga mengelola sejumlah Pusat Latihan Kerja Daerah (PLKD) dengan fasilitas yang cukup lengkap dan modern perlu terus meningkatkan program tersebut.
Dia berharap, pemerintah pusat bisa mendukung program pengembangan PLKD di Jakarta. Kata dia, manfaat yang diberikan sangat signifikan bagi peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja.
"PLKD nama lain dari BLK, harus didorong agar memiliki fasilitas serta kurikulum untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja baru maupun mengasah angkatan kerja lama," ungkapnya.
Di samping itu, kata dia, program Kartu Prakerja pun nantinya akan lebih banyak dalam bentuk pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja.
Hanya saja, dengan jumlah pencari pekerja yang begitu besar sementara program hanya diperuntukkan bagi 2 juta pencari kerja, dia berharap pendataan untuk peserta program bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
Dikatakannya, jangan sampai kekisruhan data peserta seperti yang terjadi pada data peserta PBI untuk BPJS Kesehatan terjadi pada program ini.
Dia menerangkan, banyak program nasional yang sangat terkait erat dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), Kartu Prakerja untuk 10 juta pencari kerja serta program magang luar negeri dan dalam negeri.
"Untuk itu, Dinas ketenagakerjaan di provinsi besar seperti di DKI Jakarta perlu menyiapkan diri untuk menjadi mitra pemerintah pusat dan membangun sinergi dalam mendukung program-program tersebut. Karena program tersebut manfaatnya juga akan dirasakan oleh angkatan kerja di daerah," kata Kurniasih dalam keterangan persnya, Sabtu (4/1/2020).
Dia mengungkapkan, Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta yang juga mengelola sejumlah Pusat Latihan Kerja Daerah (PLKD) dengan fasilitas yang cukup lengkap dan modern perlu terus meningkatkan program tersebut.
Dia berharap, pemerintah pusat bisa mendukung program pengembangan PLKD di Jakarta. Kata dia, manfaat yang diberikan sangat signifikan bagi peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja.
"PLKD nama lain dari BLK, harus didorong agar memiliki fasilitas serta kurikulum untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja baru maupun mengasah angkatan kerja lama," ungkapnya.
Di samping itu, kata dia, program Kartu Prakerja pun nantinya akan lebih banyak dalam bentuk pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja.
Hanya saja, dengan jumlah pencari pekerja yang begitu besar sementara program hanya diperuntukkan bagi 2 juta pencari kerja, dia berharap pendataan untuk peserta program bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
Dikatakannya, jangan sampai kekisruhan data peserta seperti yang terjadi pada data peserta PBI untuk BPJS Kesehatan terjadi pada program ini.
(pur)
