Politikus PDIP Tepis jika Kasus Jiwasraya Dikaitkan Pilpres 2019
Minggu, 29 Desember 2019 - 17:03 WIB
Politikus PDIP Tepis jika Kasus Jiwasraya Dikaitkan Pilpres 2019
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan, bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak krisis moneter tahun 1998, lalu tahun 2013 dan baru memuncak di 2018.
(Baca juga: Demokrat Harap Kasus Jiwasraya Segera Diselesaikan Penegak Hukum)
Hal itu juga menepis isu yang bahwa kasus Jiwasraya gagal bayar karena digunakan untuk dana kampanye di Pilpres 2019.
"Ibarat bisul, itu pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan Pilpres ngawur, karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018, jangan salah," ujar Deddy dalam diskusi di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Menurut Deddy, permasalahan Jiwasraya harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Meski begitu, Deddy mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelumnya karena pemerintah saat ini tengah melakukan upaya penyelamatan Jiwasraya melalui proses hukum yang benar.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan, misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout, pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ucap Deddy.
Dirinya juga menegaskan bahwa Jokowi tidak mungkin menyalahkan pemerintah sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap gagal menyelesaikan masalah Jiwasraya.
"Krisis Jiwasraya sudah dimulai tahun 98, dan berterusan Pak Jokowi itu menyebut term waktu bukan term orang, bukan Pak SBY dan itukan tidak bisa dihindari itu memang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan terbukti tahun 2008 Pak Sofyan Jalil meminta BUMN sebesar 6 triliun kepada Menkeu. Itu kan bukti pada saat itu sudah mengalami masalah besar begitu loh," katanya.
"Jadi bukan sama sekali tidak ada dalam pikiran Pak Jokowi hendak menarik ini menjadi tanggung jawab Pak SBY tapi beliau mengatakan dari 10 tahun lalu ini sudah ada masalah," tuturnya.
(Baca juga: Demokrat Harap Kasus Jiwasraya Segera Diselesaikan Penegak Hukum)
Hal itu juga menepis isu yang bahwa kasus Jiwasraya gagal bayar karena digunakan untuk dana kampanye di Pilpres 2019.
"Ibarat bisul, itu pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan Pilpres ngawur, karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018, jangan salah," ujar Deddy dalam diskusi di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Menurut Deddy, permasalahan Jiwasraya harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Meski begitu, Deddy mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelumnya karena pemerintah saat ini tengah melakukan upaya penyelamatan Jiwasraya melalui proses hukum yang benar.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan, misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout, pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ucap Deddy.
Dirinya juga menegaskan bahwa Jokowi tidak mungkin menyalahkan pemerintah sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap gagal menyelesaikan masalah Jiwasraya.
"Krisis Jiwasraya sudah dimulai tahun 98, dan berterusan Pak Jokowi itu menyebut term waktu bukan term orang, bukan Pak SBY dan itukan tidak bisa dihindari itu memang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan terbukti tahun 2008 Pak Sofyan Jalil meminta BUMN sebesar 6 triliun kepada Menkeu. Itu kan bukti pada saat itu sudah mengalami masalah besar begitu loh," katanya.
"Jadi bukan sama sekali tidak ada dalam pikiran Pak Jokowi hendak menarik ini menjadi tanggung jawab Pak SBY tapi beliau mengatakan dari 10 tahun lalu ini sudah ada masalah," tuturnya.
(maf)
