PAN Pertanyakan Lompatan Mendikbud Soal Ujian Nasional
Kamis, 19 Desember 2019 - 18:05 WIB
PAN Pertanyakan Lompatan Mendikbud Soal Ujian Nasional
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Zainudin Maliki memahami reaksi publik terkait rencana penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter dalam program Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbud, Nadiem Makarim.
Menurut Zainudin, Nadiem harus memberikan alasan yang jelas. Meski rencana itu bentuk pikiran baru dari pemerintah namun belum menggambarkan mutu pendidikan. "Ini menurut saya bagus tapi bagaimana meletakan dalam pendidikan secara utuh," kata Zainudin dalam diskusi bertajuk 'Indonesia Maju; Kehidupan Bangsa nan Cerdas' di Kantor PIM/CDCC, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).
Politikus PAN ini menilai, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud berdalih apa yang dilakukannya dengan mengganti UN menjadi sistem asesmen merupakan bentuk lompatan. (Baca juga: DPR Minta Mendikbud Siapkan Permen dan Kurikulum Merdeka Belajar)
Zainudin justru mempertanyakan lompatan yang dimaksud. Termasuk soal penempatan zonasi dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Mestinya, zonasi dan RPP diletakkan di depan dalam kebijakan Merdeka Belajar, bukan asesmen dan survei karakter. "Lompatan lain, ujian kompetensi minimum itu ada 3. Ada yang bolong skimotorik, karena yang diuji kognitif dan apektif. Saya membayangkan survei karakter, maka yang bilang kepada Pak Menteri setelah survei nanti tidak akan mendapat karakteristik siswa. Kita butuh evaluasi yang natural terhadap karakter siswa," katanya.
Menurut Zainudin, Nadiem harus memberikan alasan yang jelas. Meski rencana itu bentuk pikiran baru dari pemerintah namun belum menggambarkan mutu pendidikan. "Ini menurut saya bagus tapi bagaimana meletakan dalam pendidikan secara utuh," kata Zainudin dalam diskusi bertajuk 'Indonesia Maju; Kehidupan Bangsa nan Cerdas' di Kantor PIM/CDCC, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).
Politikus PAN ini menilai, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud berdalih apa yang dilakukannya dengan mengganti UN menjadi sistem asesmen merupakan bentuk lompatan. (Baca juga: DPR Minta Mendikbud Siapkan Permen dan Kurikulum Merdeka Belajar)
Zainudin justru mempertanyakan lompatan yang dimaksud. Termasuk soal penempatan zonasi dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Mestinya, zonasi dan RPP diletakkan di depan dalam kebijakan Merdeka Belajar, bukan asesmen dan survei karakter. "Lompatan lain, ujian kompetensi minimum itu ada 3. Ada yang bolong skimotorik, karena yang diuji kognitif dan apektif. Saya membayangkan survei karakter, maka yang bilang kepada Pak Menteri setelah survei nanti tidak akan mendapat karakteristik siswa. Kita butuh evaluasi yang natural terhadap karakter siswa," katanya.
(cip)
