DPR Minta Mendikbud Siapkan Permen dan Kurikulum Merdeka Belajar

JAKARTA - Komisi X DPR menyambut positif rencana Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud Dikti) Nadiem Makarim untuk menerapkan program Merdeka Belajar, di mana ada perubahan format Ujian Nasional (UN) dan pengalihan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi US.

Namun, Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta kepada Nadiem untuk segera mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen), kurikulum, hasil riset dan sebagainya terkait program Merdeka Belajar ini.

(Baca juga: DPR Soroti Kesiapan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar)

Bahkan, Nadiem juga perlu membuat cetak biru (blue print) pendidikan Indonesia agara siapapun menteri dan presidennya, kebijakan soal pendidikan tidak mudah berubah.

“(Merdeka Belajar) Bagaimana anak-anak kita dilatih untuk melihat suatu makna. Apa yang akan diujikan itu matematika dan juga membaca tetapi, bukan berarti anak-anak diajarkan membaca atau matematika, tapi melihat makna di balik literasi itu apa,” kata Putra kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Menurut Politikus PDIP ini, dengan anak-anak dilatih melihat makna dan konteks. Anak-anak Indonesia dilatih untuk melihat sebuah gambaran besar (big picture) sehingga, tidak hanya melihat hal-hal yang kecil atau minor.

Sehingga harapannya, hasil PISA (indeks internasional untuk mengukur angka literasi, matematika dan sains) Indonesia akan jauh lebih baik.

"Seharusnya dengan kita punya anak-anak yang kualitatif seperti itu, dampak ke PISA itu akan jauh lebih baik," harapnya.

Untuk itu, Putra meminta kepada Nadiem untuk segera merubah Permen dan peraturan-peraturan turunannya, kurikulum, serta hal-hal terkait lainnya. Karena, gagasan ini sudah dijawab suka cita oleh banyak pihak termasuk DPR. Tetapi, DPR akan lebih kritis lagi dengan menanyakan aksi-aksi lanjutan dari gagasan tersebut.

"DPR bukan hanya mengatakan ini berita bagus tapi kami juga punya konstituen apa penggantinya? Apa yang mengisi? Apa yang akan disiapkan untuk follow up itu," imbuhnya.

Nantinya, Putra melanjutkan, Komisi X DPR akan memanggil kembali Mendikbud guna menjelaskan kembali hasil dari risetnya tentang pengalihan UN dan rencana kerjanya.

"Yang paling penting pak Nadiem harus mempersiapkan dulu nih termasuk kurikulum dan sebagainya," tegasnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa Mendikbud juga perlu membuat cetak biru pendidikan Indonesia agar kebijakan pendidikan tidak mudah berubah siapapun menterinya.

"Dan yang paling penting mempersiapkan cetak biru pendidikan Indonesia. Jangan sampai ganti menteri ganti kurikulum, kalau ada cetak biru kita bisa lebih tenang, lebih bijak dalam menjalankan dan melihat ini," tandasnya.