PPP Minta Pemerintah China Terbuka Soal Muslim Uighur
Kamis, 19 Desember 2019 - 17:15 WIB
PPP Minta Pemerintah China Terbuka Soal Muslim Uighur
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PPP DPR mendukung pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang meminta pemerintah China terbuka kepada dunia internasional terkait dengan masyarakat muslim Uighur. (Baca juga: Ini Sikap Indonesia Soal Nasib Muslim Uighur)
"Fraksi PPP mendukung pernyataan Wapres KH Ma'ruf Amin agar pemerintah China terbuka kepada masyarakat internasional mengenai dugaan pelanggaran HAM masyarakat muslim di Uighur," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Pria yang akrab dengan sapaan Awiek ini menyatakan, dengan keterbukaan sikap pemerintah China bisa menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan terkait isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.
Awiek melanjutkan, PPP juga mendorong pemerintah Indonesia melalui diplomasi yang lebih aktif dari Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk diperoleh penjelasan mengenai dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutup, atau pelarangan ibadah termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam. "Hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," imbuhnya.
Mantan Jurnalis KORAN SINDO ini, Fraksi PPP melalui anggota di Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia dapat berdialog dengan pemerintah China agar dapat ditemukan model pembangunan yang lebih sesuai dengan nama Provinsi Xinjiang, Uighur Autonomous Region atau Daerah Otonom Xinjiang Uighur.
Menurutnya, dengan keberhasilan pemerintah dan DPR sejak era Reformasi menjalankan otonomi daerah dalam upaya mempertahankan kesatuan Indonesia, maka tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, model pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipelajari dan diterapkan pemerintah China, termasuk model otonomi khusus di Aceh. "Paling tidak bertukar pengalaman antar negara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," usul Awiek.
Lebih dari itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga meminta pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk menjaga soliditas dan kesatuan sikap terkait persoalan muslim Uighur ini. "Demi melindungi hak-hak asasi manusia saudara-saudara kita di Uighur, sebagaimana juga umat Islam di belahan dunia lainnya," tandasnya.
"Fraksi PPP mendukung pernyataan Wapres KH Ma'ruf Amin agar pemerintah China terbuka kepada masyarakat internasional mengenai dugaan pelanggaran HAM masyarakat muslim di Uighur," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Pria yang akrab dengan sapaan Awiek ini menyatakan, dengan keterbukaan sikap pemerintah China bisa menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan terkait isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.
Awiek melanjutkan, PPP juga mendorong pemerintah Indonesia melalui diplomasi yang lebih aktif dari Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk diperoleh penjelasan mengenai dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutup, atau pelarangan ibadah termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam. "Hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," imbuhnya.
Mantan Jurnalis KORAN SINDO ini, Fraksi PPP melalui anggota di Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia dapat berdialog dengan pemerintah China agar dapat ditemukan model pembangunan yang lebih sesuai dengan nama Provinsi Xinjiang, Uighur Autonomous Region atau Daerah Otonom Xinjiang Uighur.
Menurutnya, dengan keberhasilan pemerintah dan DPR sejak era Reformasi menjalankan otonomi daerah dalam upaya mempertahankan kesatuan Indonesia, maka tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, model pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipelajari dan diterapkan pemerintah China, termasuk model otonomi khusus di Aceh. "Paling tidak bertukar pengalaman antar negara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," usul Awiek.
Lebih dari itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga meminta pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk menjaga soliditas dan kesatuan sikap terkait persoalan muslim Uighur ini. "Demi melindungi hak-hak asasi manusia saudara-saudara kita di Uighur, sebagaimana juga umat Islam di belahan dunia lainnya," tandasnya.
(cip)
