Soal Muslim Uighur, DPR: China Tinggal Buktikan Tak Ada Pelanggaran HAM
Selasa, 27 April 2021 - 11:53 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI, Al Muzamil Yusuf menilai cara Pemerintah China membela diri dengan mempertanyakan kredibilitas dan cara kerja media massa Internasional khususnya Indonesia seputar Muslim Uighur adalah pernyataan politik yang hampa. Foto/SINDOnew
A
A
A
JAKARTA - Kedutaan Besar China di Indonesia menuding media massa di Indonesia telah menurunkan pemberitaan yang tidak benar mengenai Muslim Uighur di Xinjiang. Salah satunya, dengan mengutip atau merilis laporan dari sebagian media Barat yang memberitakan isu pelanggaran HAM berat yang menimpa Muslim Uighur.
Anggota Komisi I DPR RI, Al Muzamil Yusuf menilai cara Pemerintah China membela diri dengan mempertanyakan kredibilitas dan cara kerja media massa Internasional khususnya Indonesia seputar dugaan peristiwa kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur adalah pernyataan politik yang hampa. Baca juga: Parlemen Inggris Sebut China Lakukan Genosida terhadap Muslim Uighur
“Alias lips service. (China) Tidak berani membuktikan hal-hal yang konkrit seperti menunjukkan kebijakan hidup bebas tanpa penyiksaan dan penghormatan HAM setiap pribadi Muslim Uighur,” ujar Al Muzamil Yusuf kepada wartawan, Selasa (27/4/2021).
China seyogianya menunjukkan kebijakan politik mereka seperti kebebasan Muslim Uighur untuk melaksanakan ibadah, tidak memaksa muslimah Uighur menikah dengan pemeluk atheis atau tidak memisahkan anak-anak Uighur dari orang tuanya kepada dunia melalui media.
“Tidak mungkin muslim sedunia akan menghormati negara China selagi saudara mereka di Uighur tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia," tuturnya.
“Dunia sudah dikuasai teknologi tinggi. Sulit bagi negara manapun untuk menutup-nutupi kebijakan represif dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Uighur,” tandasnya.
Senada dengan DPR RI, pusat kajian kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengatakan tudingan China terhadap kerja jurnalis internasional khususnya Indonesia adalah bentuk kepanikan China melihat permasalahan Uighur masih menjadi isu pelanggaran berat HAM dunia.
Anggota Komisi I DPR RI, Al Muzamil Yusuf menilai cara Pemerintah China membela diri dengan mempertanyakan kredibilitas dan cara kerja media massa Internasional khususnya Indonesia seputar dugaan peristiwa kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur adalah pernyataan politik yang hampa. Baca juga: Parlemen Inggris Sebut China Lakukan Genosida terhadap Muslim Uighur
“Alias lips service. (China) Tidak berani membuktikan hal-hal yang konkrit seperti menunjukkan kebijakan hidup bebas tanpa penyiksaan dan penghormatan HAM setiap pribadi Muslim Uighur,” ujar Al Muzamil Yusuf kepada wartawan, Selasa (27/4/2021).
China seyogianya menunjukkan kebijakan politik mereka seperti kebebasan Muslim Uighur untuk melaksanakan ibadah, tidak memaksa muslimah Uighur menikah dengan pemeluk atheis atau tidak memisahkan anak-anak Uighur dari orang tuanya kepada dunia melalui media.
“Tidak mungkin muslim sedunia akan menghormati negara China selagi saudara mereka di Uighur tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia," tuturnya.
“Dunia sudah dikuasai teknologi tinggi. Sulit bagi negara manapun untuk menutup-nutupi kebijakan represif dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Uighur,” tandasnya.
Senada dengan DPR RI, pusat kajian kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengatakan tudingan China terhadap kerja jurnalis internasional khususnya Indonesia adalah bentuk kepanikan China melihat permasalahan Uighur masih menjadi isu pelanggaran berat HAM dunia.
Lihat Juga :
