Jelang Pilkada Serentak, KNPI Ingatkan 5 Potensi Ancaman Nasional
Kamis, 19 Desember 2019 - 15:02 WIB
Jelang Pilkada Serentak, KNPI Ingatkan 5 Potensi Ancaman Nasional
A
A
A
JAKARTA - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar serial diskusi bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2019'. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah seputar Deteksi Dini Ancaman Nasional jelang Pilkada Serentak tahun depan.
Bendahara Umum DPP KNPI, Tweedy Ginting mengatakan, upaya memetakan potensi ancaman nasional amat penting dilakukan. Terutama mendekati momen-momen seperti Pilkada.
"Tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada Serentak, 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten," ujar Tweedy di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (19/12).
Dia menjelaskan, setidaknya ada 5 yang berpotensi berbahaya dalam Pilkada. Pertama soal sebaran berita hoaks.
Mabes Polri mencatat, ada 3.500 media sosial dan 30.000 lebih konten hoaks yang mengandung SARA. "Selanjutnya politik identitas. Kalau tidak disikapi serius bisa mengarah kepada rasisme pascapemilunya," beber Tweedy.
Dua hal lainnya yang disikapi, kata Tweedy, adalah terkait Money Politic dan Polarisasi masyarakat. Menurut dia, sepanjang pemilu di Indonesia, politik uang telah menjadi bahasan utama dan menjadi persoalan klasik.
"Peserta pemilu masih menjadikan uang sebagai ujung tombak," kata dia. "Terakhir soal penyebaran paham radikalisme dan anti Pancasila. Kita harus waspada betul dengan ancaman ini," pungkas Tweedy.
Bendahara Umum DPP KNPI, Tweedy Ginting mengatakan, upaya memetakan potensi ancaman nasional amat penting dilakukan. Terutama mendekati momen-momen seperti Pilkada.
"Tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada Serentak, 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten," ujar Tweedy di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (19/12).
Dia menjelaskan, setidaknya ada 5 yang berpotensi berbahaya dalam Pilkada. Pertama soal sebaran berita hoaks.
Mabes Polri mencatat, ada 3.500 media sosial dan 30.000 lebih konten hoaks yang mengandung SARA. "Selanjutnya politik identitas. Kalau tidak disikapi serius bisa mengarah kepada rasisme pascapemilunya," beber Tweedy.
Dua hal lainnya yang disikapi, kata Tweedy, adalah terkait Money Politic dan Polarisasi masyarakat. Menurut dia, sepanjang pemilu di Indonesia, politik uang telah menjadi bahasan utama dan menjadi persoalan klasik.
"Peserta pemilu masih menjadikan uang sebagai ujung tombak," kata dia. "Terakhir soal penyebaran paham radikalisme dan anti Pancasila. Kita harus waspada betul dengan ancaman ini," pungkas Tweedy.
(pur)
