Jokowi Kesal Banyak Proyek Pusat Tak Ditindaklanjuti Daerah
Senin, 16 Desember 2019 - 17:01 WIB
Jokowi Kesal Banyak Proyek Pusat Tak Ditindaklanjuti Daerah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena beberapa proyek pemerintah pusat di daerah tidak terkoneksi. Salah satunya pembangunan bendungan yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Lima tahun lalu saya datang ke sebuah provinsi, bendungan dibangun. Sudah ada bendungannya, sudah bertahun-tahun, irigasi enggak ada. Untuk apa bendungan itu? Saya enggak usah tunjukkan di provinsi mana. Ada juga pembangunan pelabuhan, di sebuah provinsi di Kalimantan. Tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tutur Jokowi saat membuka Musrenbangnas di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
Oleh karena itu, kata dia, harus ada pembagian tugas, baik pemerintah pusat, provinsi dan maupun kabupaten/kota.
Jokowi meminta agar daerah yang tidak memiliki kemampuan anggaran dapat berkonsultasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa konsultasi pada Menteri PUPR. Berkonsultasi lho. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, (malah-red) semuanya berbondong-bondong konsultasi, Pak APBD saya tidak mampu. Lha ini yang bahaya,” ujarnya. (Baca juga: Komisi II: Kepala Daerah ke Luar Negeri Harus Izin Kemendagri )
Dia menegaskan konektivitas antara infrastruktur yang ada di daerah menjadi fokus pembangunan jangka menegah mendatang.
Dia ingin agar infrastruktur yang dibangun sebelumnya terkoneksi dengan kawasan industri, produksi pertanian, produksi perikanan, dan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah.
“Misalnya ada jalan tol, sambungkan ke kawasan pertanian. Siapa yang menyambungkan, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota. Tugas bapak ibu dan saudara semuanya adalah menyambungkan itu,” tuturnya. Dita angga
“Lima tahun lalu saya datang ke sebuah provinsi, bendungan dibangun. Sudah ada bendungannya, sudah bertahun-tahun, irigasi enggak ada. Untuk apa bendungan itu? Saya enggak usah tunjukkan di provinsi mana. Ada juga pembangunan pelabuhan, di sebuah provinsi di Kalimantan. Tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tutur Jokowi saat membuka Musrenbangnas di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
Oleh karena itu, kata dia, harus ada pembagian tugas, baik pemerintah pusat, provinsi dan maupun kabupaten/kota.
Jokowi meminta agar daerah yang tidak memiliki kemampuan anggaran dapat berkonsultasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa konsultasi pada Menteri PUPR. Berkonsultasi lho. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, (malah-red) semuanya berbondong-bondong konsultasi, Pak APBD saya tidak mampu. Lha ini yang bahaya,” ujarnya. (Baca juga: Komisi II: Kepala Daerah ke Luar Negeri Harus Izin Kemendagri )
Dia menegaskan konektivitas antara infrastruktur yang ada di daerah menjadi fokus pembangunan jangka menegah mendatang.
Dia ingin agar infrastruktur yang dibangun sebelumnya terkoneksi dengan kawasan industri, produksi pertanian, produksi perikanan, dan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah.
“Misalnya ada jalan tol, sambungkan ke kawasan pertanian. Siapa yang menyambungkan, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota. Tugas bapak ibu dan saudara semuanya adalah menyambungkan itu,” tuturnya. Dita angga
(dam)
