Soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi Diingatkan Tak Pilih Kalangan Partai

JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak berasal dari partai politik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghindari kalangan partisan dalam keanggotaan Dewan Pengawas KPK.

"Dewan Pengawas jangan orang partisan. Tentu jangan dari kalangan partai. Tentu kita minta Pak Jokowi menghindari mengangkat Dewan Pengawas adalah orang-orang yang punya afiliasi atau partisan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). (Baca Juga: Kata Jokowi Soal Anggota Dewan Pengawas KPK)

Dia mengatakan, Dewan Pengawas KPK harus orang-orang yang independen. Menurut dia, banyak orang yang layak menjadi Dewan Pengawas KPK.

"Apakah mereka yang pernah di KPK, atau akademisi atau tokoh masyarakat. Tapi yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

Kendati demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih Dewan Pengawas KPK.

"Dari sisi integritas itu jadi penting, kredibilitasnya dan punya track record di pemberantasan korupsi dan punya komitmen di pemberantasan korupsi," tuturnya.