Soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi Diingatkan Tak Pilih Kalangan Partai

Senin, 16 Desember 2019 - 13:11 WIB
Soal Dewan Pengawas...
Soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi Diingatkan Tak Pilih Kalangan Partai
A A A
JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak berasal dari partai politik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghindari kalangan partisan dalam keanggotaan Dewan Pengawas KPK.

"Dewan Pengawas jangan orang partisan. Tentu jangan dari kalangan partai. Tentu kita minta Pak Jokowi menghindari mengangkat Dewan Pengawas adalah orang-orang yang punya afiliasi atau partisan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). (Baca juga: Kata Jokowi Soal Anggota Dewan Pengawas KPK )

Dia mengatakan, Dewan Pengawas KPK harus orang-orang yang independen. Menurut dia, banyak orang yang layak menjadi Dewan Pengawas KPK.

"Apakah mereka yang pernah di KPK, atau akademisi atau tokoh masyarakat. Tapi yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

Kendati demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih Dewan Pengawas KPK.

"Dari sisi integritas itu jadi penting, kredibilitasnya dan punya track record di pemberantasan korupsi dan punya komitmen di pemberantasan korupsi," tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Siap Hadapi Persidangan,...
Siap Hadapi Persidangan, Gus Yaqut: Ungkap Mana yang Benar dan Salah
Kemendukbangga Perkuat...
Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Akan Atur Royalti Dalam...
Akan Atur Royalti Dalam UU, Baleg DPR: Karya Jurnalistik juga Miliki Hak Cipta
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Dakwaan dr Tifa dan...
Dakwaan dr Tifa dan Batas Negara Memidanakan Pendapat di Dialog Televisi
Mahfud MD Ungkap Skenario...
Mahfud MD Ungkap Skenario Eks Jampidsus Ajukan Praperadilan dan Berakhir Menang
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved