Pemborosan Anggaran, Jokowi Minta Tumpang Tindih Riset Harus Dituntaskan
Rabu, 11 Desember 2019 - 23:20 WIB
Pemborosan Anggaran, Jokowi Minta Tumpang Tindih Riset Harus Dituntaskan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera bekerja untuk menuntaskan masalah tumpang tindih agenda riset yang menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.
"Tumpang-tindih agenda riset yang menyebabkan pemborosan anggaran harus segera kita akhiri," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019). (Baca juga: Jokowi Bertemu 22 Peneliti Indonesia di Korsel, Ini yang Dibicarakan)
Dia mengatakan bahwa masalah riset bukan hanya pada upaya memperbesar anggaran. Akan tetapi juga harus memastikan bahwa anggaran tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat yang nyata.
"Anggaran riset masih tersebar di berbagai kementerian, di berbagai lembaga. Juga kita padukan dengan peta jalan yang benar. Output dan outcome yang terukur akan sangat bermanfaat bagi kemajuan negara kita," ungkapnya.
Jokowi juga meminta agenda riset benar-benar terarah. Salah satunya adalah bagaimana riset dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.
"Fokus riset harus betul-betul terarah. Harus mulai dibawa ke framework yang sama, yaitu bagaimana membawa negara kita keluar dari middle income trap menuju negara maju. Apalagi kita berhadapan dengan dunia yang berubah dengan cepat," ujarnya.
Menurut Presiden, inovasi teknologi telah mendisrupsi segala bidang kehidupan. Banyak hal-hal baru bermunculan dan berkembang sedemikian cepatnya. Dalam kondisi tersebut, desain besar agenda riset dibutuhkan untuk dapat didukung penuh dengan segenap kemampuan dan sumber daya.
"Oleh sebab itu kita harus pilih agenda riset yang paling diprioritaskan, yang disepakati akan memberikan dampak signifikan pada kemajuan negara kita. Agenda riset dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan terfokus, dengan support anggaran yang terkonsolidasi, dikerjakan sampai betul-betul jadi, dan memberikan manfaat yang nyata," tuturnya.
Namun, upaya tersebut tak cukup hanya sampai penentuan prioritas agenda riset nasional. Pemerintah juga harus membangun serta memperkuat ekosistem yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya semangat untuk melakukan riset dan inovasi.
"Mulai dari regulasi, SDM, kelembagaan, sistem, intensif, dan sambungannya dengan industri hak cipta hingga anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan riset dan inovasi," tandasnya. (Baca juga: Menristek Imbau Lembaga Riset Perguruan Tinggi Kerja Sama dengan Industri)
Sementara Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa nantinya BRIN akan mewadahi adalah proses perencanaan program penganganggaran dari semua penelitian, pengembangan, pengkajian maupun penerapan. Baik itu di kementerian/lembaga maupun lembaga pemerintah non-kementerian dan yang di perguruan tinggi.
"Kami sudah mendapatkan beberapa landasan hukum. Misalnya penelitian perguruan tinggi meskipun sudah dipindah ke Kemendikbud anggarannya tetap di Kemristek. Kemudian untuk kementerian/lembaga anggaran tetap di masing-masing. Tapi perencanaan program dan pemakaiannya harus disetujui dan mengikuti yangd iarahkan BRIN," jelasnya.
Bambang mengatakan fokus riset tahun 2020 adalah di sektor ekonomi. Di mana riset diarahkan untuk upaya menuntaskan pemasalahan ekonomi, salah satunya dengan mendorong penggunaan teknologi tepat guna.
"Kemudian yng kedua kita berupaya untuk kontribusi dalam upaya hilirisasi atau penciptaan nilai tambah trutama produk sumber daya alam," katanya.
"Tumpang-tindih agenda riset yang menyebabkan pemborosan anggaran harus segera kita akhiri," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019). (Baca juga: Jokowi Bertemu 22 Peneliti Indonesia di Korsel, Ini yang Dibicarakan)
Dia mengatakan bahwa masalah riset bukan hanya pada upaya memperbesar anggaran. Akan tetapi juga harus memastikan bahwa anggaran tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat yang nyata.
"Anggaran riset masih tersebar di berbagai kementerian, di berbagai lembaga. Juga kita padukan dengan peta jalan yang benar. Output dan outcome yang terukur akan sangat bermanfaat bagi kemajuan negara kita," ungkapnya.
Jokowi juga meminta agenda riset benar-benar terarah. Salah satunya adalah bagaimana riset dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.
"Fokus riset harus betul-betul terarah. Harus mulai dibawa ke framework yang sama, yaitu bagaimana membawa negara kita keluar dari middle income trap menuju negara maju. Apalagi kita berhadapan dengan dunia yang berubah dengan cepat," ujarnya.
Menurut Presiden, inovasi teknologi telah mendisrupsi segala bidang kehidupan. Banyak hal-hal baru bermunculan dan berkembang sedemikian cepatnya. Dalam kondisi tersebut, desain besar agenda riset dibutuhkan untuk dapat didukung penuh dengan segenap kemampuan dan sumber daya.
"Oleh sebab itu kita harus pilih agenda riset yang paling diprioritaskan, yang disepakati akan memberikan dampak signifikan pada kemajuan negara kita. Agenda riset dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan terfokus, dengan support anggaran yang terkonsolidasi, dikerjakan sampai betul-betul jadi, dan memberikan manfaat yang nyata," tuturnya.
Namun, upaya tersebut tak cukup hanya sampai penentuan prioritas agenda riset nasional. Pemerintah juga harus membangun serta memperkuat ekosistem yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya semangat untuk melakukan riset dan inovasi.
"Mulai dari regulasi, SDM, kelembagaan, sistem, intensif, dan sambungannya dengan industri hak cipta hingga anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan riset dan inovasi," tandasnya. (Baca juga: Menristek Imbau Lembaga Riset Perguruan Tinggi Kerja Sama dengan Industri)
Sementara Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa nantinya BRIN akan mewadahi adalah proses perencanaan program penganganggaran dari semua penelitian, pengembangan, pengkajian maupun penerapan. Baik itu di kementerian/lembaga maupun lembaga pemerintah non-kementerian dan yang di perguruan tinggi.
"Kami sudah mendapatkan beberapa landasan hukum. Misalnya penelitian perguruan tinggi meskipun sudah dipindah ke Kemendikbud anggarannya tetap di Kemristek. Kemudian untuk kementerian/lembaga anggaran tetap di masing-masing. Tapi perencanaan program dan pemakaiannya harus disetujui dan mengikuti yangd iarahkan BRIN," jelasnya.
Bambang mengatakan fokus riset tahun 2020 adalah di sektor ekonomi. Di mana riset diarahkan untuk upaya menuntaskan pemasalahan ekonomi, salah satunya dengan mendorong penggunaan teknologi tepat guna.
"Kemudian yng kedua kita berupaya untuk kontribusi dalam upaya hilirisasi atau penciptaan nilai tambah trutama produk sumber daya alam," katanya.
(shf)
