Rekrutmen Anak sebagai Milisi di Papua Melanggar HAM
Rabu, 11 Desember 2019 - 20:28 WIB
Rekrutmen Anak sebagai Milisi di Papua Melanggar HAM
A
A
A
JAKARTA - Pelibatan anak dalam gerakan kemerdekaan Papua adalah pelanggaran atas hak anak. Sebab, anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik apapun.
"Siapapun yang memanfaatkan anak untuk menjadi milisi atau kurir dalam konflik bersenjata itu dilarang," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait, kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).
Menurut Arist, ada konvensi PBB yang mengatur hak anak dan itu juga sudah diratifikasi oleh Indonesia. "Itu kesepakatan internasional. Semua negara meratifikasi itu," kata Arist lagi.
Penggunaan tentara anak di Papua kembali mengemuka awal Desember kemarin, saat masyarakat global mengritik peringatan hari ulang tahun OPM di Oxford Inggris yang seolah mengabaikan kondisi anak-anak yang jadi milisi di Papua. Warganet ramai-ramai menyerang aksi peringatan di Inggris itu yang dimotori oleh pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. "Anak tidak pernah masuk dan terlibat dalam konflik. Sehingga mereka hanya jadi korban untuk dimanfaatkan oleh kelompok OPM tersebut," kata Arist lagi.
Sementara itu, pengamat keamanan dari Universitas Parahyangan (Unpar), I Nyoman Sudira, menilai pelibatan anak-anak dalam konflik adalah bentuk pelanggaran HAM. Meski begitu, dia mengaku yang dilakukan OPM itu bukan lah hal yang baru. "Banyak di beberapa tempat terjadi. Di Timur Tengah terjadi," ujarnya.
Nyoman merasa khawatir dengan pelibatan anak-anak dalam konflik Papua. Pasalnya, menurut dia, anak-anak sangat berbahaya bila pegang senjata. "Persoalannya itu ini kalau senjata digunakan anak-anak kan nanti dipakai mainan. Ini nanti main perang-perangan jadi masalah nanti," kata dia.
Pelibatan anak sebagai milisi di Papua, memang kerap tertutupi oleh kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua yang selalu menitikberatkan kesalahan pada pemerintah Indonesia. Nyoman sendiri mengakui selama ini pemerintah Indonesia selalu disalahkan dalam penyelesaian masalah Papua.
Dia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah baru untuk Papua, yang bukan lagi pendekatan keamanan. "Kita ganti ke kemanusiaan. Siapa tahu itu akan mengubah stigma di Papua. Tapi ya jangan disalahkan lagi kalau pemerintah sudah berupaya seperti itu," kata Nyoman.
Nyoman menyarankan kepada pemerintah untuk membangun sekolah berbasis kearifan di Papua. Dengan begitu, anak-anak tidak lagi menjadi korban konflik. "Satu-satunya jalan kita ubah dulu sekarang. Papua harus kita bangun sekolah untuk kearifan Papua. Buatlah sekolah yang menjadi kiblat anak-anak Papua. Di sana dunianya anak-anak. Bukan di dunia konflik. Dunia mereka belajar," tandasnya.
"Siapapun yang memanfaatkan anak untuk menjadi milisi atau kurir dalam konflik bersenjata itu dilarang," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait, kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).
Menurut Arist, ada konvensi PBB yang mengatur hak anak dan itu juga sudah diratifikasi oleh Indonesia. "Itu kesepakatan internasional. Semua negara meratifikasi itu," kata Arist lagi.
Penggunaan tentara anak di Papua kembali mengemuka awal Desember kemarin, saat masyarakat global mengritik peringatan hari ulang tahun OPM di Oxford Inggris yang seolah mengabaikan kondisi anak-anak yang jadi milisi di Papua. Warganet ramai-ramai menyerang aksi peringatan di Inggris itu yang dimotori oleh pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. "Anak tidak pernah masuk dan terlibat dalam konflik. Sehingga mereka hanya jadi korban untuk dimanfaatkan oleh kelompok OPM tersebut," kata Arist lagi.
Sementara itu, pengamat keamanan dari Universitas Parahyangan (Unpar), I Nyoman Sudira, menilai pelibatan anak-anak dalam konflik adalah bentuk pelanggaran HAM. Meski begitu, dia mengaku yang dilakukan OPM itu bukan lah hal yang baru. "Banyak di beberapa tempat terjadi. Di Timur Tengah terjadi," ujarnya.
Nyoman merasa khawatir dengan pelibatan anak-anak dalam konflik Papua. Pasalnya, menurut dia, anak-anak sangat berbahaya bila pegang senjata. "Persoalannya itu ini kalau senjata digunakan anak-anak kan nanti dipakai mainan. Ini nanti main perang-perangan jadi masalah nanti," kata dia.
Pelibatan anak sebagai milisi di Papua, memang kerap tertutupi oleh kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua yang selalu menitikberatkan kesalahan pada pemerintah Indonesia. Nyoman sendiri mengakui selama ini pemerintah Indonesia selalu disalahkan dalam penyelesaian masalah Papua.
Dia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah baru untuk Papua, yang bukan lagi pendekatan keamanan. "Kita ganti ke kemanusiaan. Siapa tahu itu akan mengubah stigma di Papua. Tapi ya jangan disalahkan lagi kalau pemerintah sudah berupaya seperti itu," kata Nyoman.
Nyoman menyarankan kepada pemerintah untuk membangun sekolah berbasis kearifan di Papua. Dengan begitu, anak-anak tidak lagi menjadi korban konflik. "Satu-satunya jalan kita ubah dulu sekarang. Papua harus kita bangun sekolah untuk kearifan Papua. Buatlah sekolah yang menjadi kiblat anak-anak Papua. Di sana dunianya anak-anak. Bukan di dunia konflik. Dunia mereka belajar," tandasnya.
(cip)
