Tak Setuju Hukuman Mati, PDIP: Koruptor Cukup Dimiskinkan dan Hukuman Seumur Hidup
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:16 WIB
Tak Setuju Hukuman Mati, PDIP: Koruptor Cukup Dimiskinkan dan Hukuman Seumur Hidup
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi setuju koruptor dihukum mati jika rakyat menghendaki. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan hari antikorupsi di SMKN 57 Jakarta.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pun berkomentar terkait pernyataan Presiden tersebut. Hasto mengaku setuju dengan pemberatan hukuman bagi koruptor, namun pemberatan itu lebih kepada pemiskinan dan hukuman seumur hidup.
Hasto menyatakan korupsi memang membunuh kemanusiaan. Namun, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sehingga, lanjut Hasto, tentu saja hukuman seberatnya bagi koruptor adalah relevan karena daya rusaknya terhadap sistem serta semangat pendirian republik. Namun, akibat nilai kemanusiaan yang ada, hukuman mati cenderung kurang pas dengan ideologi bangsa.
"Jadi PDI Perjuangan merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang dilakukan hukuman seumur hidup, itu jauh lebih relevan mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi yang menghapuskan hukuman mati tersebut," kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Cara lainnya selain pemiskinan dan hukuman seumur hidup, menurut Hasto, adalah pencabutan hak politik. Semuanya bisa dikombinasikan demi memberi efek jera terhadap pelaku korupsi.
Lebih jauh mengenai hukuman mati, Hasto menyatakan bahwa siapapun harus berhati-hati bila menyangkut kehidupan seorang manusia. Karena tak ada satu manusiapun yang memiliki kuasa atas hak hidup seseorang. Bahkan manusia justru harus bisa merawat nyawa kehidupan.
"Jadi PDI Perjuangan menyetujui sanksi yang seberat-beratnya seperti pemiskinan terhadap koruptor bahkan sanksi sosial, tetapi untuk hal sifatnya terkait hak hidupnya itu harus dipertimbangkan dengan matang," pungkasnya.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pun berkomentar terkait pernyataan Presiden tersebut. Hasto mengaku setuju dengan pemberatan hukuman bagi koruptor, namun pemberatan itu lebih kepada pemiskinan dan hukuman seumur hidup.
Hasto menyatakan korupsi memang membunuh kemanusiaan. Namun, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sehingga, lanjut Hasto, tentu saja hukuman seberatnya bagi koruptor adalah relevan karena daya rusaknya terhadap sistem serta semangat pendirian republik. Namun, akibat nilai kemanusiaan yang ada, hukuman mati cenderung kurang pas dengan ideologi bangsa.
"Jadi PDI Perjuangan merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang dilakukan hukuman seumur hidup, itu jauh lebih relevan mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi yang menghapuskan hukuman mati tersebut," kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Cara lainnya selain pemiskinan dan hukuman seumur hidup, menurut Hasto, adalah pencabutan hak politik. Semuanya bisa dikombinasikan demi memberi efek jera terhadap pelaku korupsi.
Lebih jauh mengenai hukuman mati, Hasto menyatakan bahwa siapapun harus berhati-hati bila menyangkut kehidupan seorang manusia. Karena tak ada satu manusiapun yang memiliki kuasa atas hak hidup seseorang. Bahkan manusia justru harus bisa merawat nyawa kehidupan.
"Jadi PDI Perjuangan menyetujui sanksi yang seberat-beratnya seperti pemiskinan terhadap koruptor bahkan sanksi sosial, tetapi untuk hal sifatnya terkait hak hidupnya itu harus dipertimbangkan dengan matang," pungkasnya.
(pur)
