Soal Sekolah 3 Hari Seminggu, DPR: Masukan Kak Seto Bagus
Jum'at, 06 Desember 2019 - 07:00 WIB
Soal Sekolah 3 Hari Seminggu, DPR: Masukan Kak Seto Bagus
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai positif usulan Kak Seto Mulyadi soal sekolah 3 hari dalam seminggu dan waktu belajar 3 jam dalam sehari. Namun, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud Dikti) harus mendengarkan masukan-masukan guna mendapatkan kurikulum yang komprehensif.
“Kalau masukan itu (Kak Seto) bagus. Mas Menteri sudah menyampaikan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila sebagai dasar kurikulum. Tetapi harapan semua elemen mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai pembukaan UUD 1945 bukan harapan per orang tapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Fikri saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, tadi malam Kamis 5 November 2019.
Fikri melihat, ada banyak masukan soal kurikulum ini, dan tidak semua masukan diakomodasi karena, semua masukan itu patut ditampung dan didiskusikan agar kurikulum itu tidak mudah berubah karena adanya masukan-masukan baru. Namun, masukan soal kurikulum pendidikan ini patut untuk ditanggapi positif. “Benchmarking sekolah tertentu boleh saja tapi jadi patokan umum dilakukan di Indonesia Sabang sampai Merauke. Demografi, sosial dan budaya perlu diperhatikan,” ujar politikus PKS itu.
Kemudian, Fikri melanjutkan, dalam sebuah regulasi itu harus memperhatikan aspek sosiologis, biologis dan yuridis sehingga, semua kriteria ini harus diramu untuk membuat kebijakan. ”Masukan Kak Seto ini baik, hanya saja jangan terpaku pada satu contoh bentuk pendidikan saja. Mungkin itu (sekolah Kak Seto) satu sekolah yang ada di kawasan kota, harus ada juga sekolah di Aceh misalnya, based practice pendidikan yang secara prinsip bisa diterapkan Mas Menteri dengan terobosannya. Kebijakan harus komprehensif dan menyeluruh,” usul Fikri.
Lebih dari itu, Fikri menambahkan, dengan beraneka latar belakang, budaya, pengetahuan dan sebagainya maka, orientasi pendidikan harus dirangkum dan mengakomodasi semua pihak. Agar nantinya tidak berakibat pada bongkar pasang kebijakan atau kurikulum yang gampang berubah.
"Ide-ide baru, inovatif, berani. Iya. Tapi, karena negara ini negara besar harus mengakomodasi semua stakeholders pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Mas Menteri harus mendengarkan semua. Ada sekolah yang sangat inovatif, ada juga yang sangat konservatif mempertahankan nilai budaya. Keduanya harus dipertimbangkan,” tandasnya.
“Kalau masukan itu (Kak Seto) bagus. Mas Menteri sudah menyampaikan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila sebagai dasar kurikulum. Tetapi harapan semua elemen mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai pembukaan UUD 1945 bukan harapan per orang tapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Fikri saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, tadi malam Kamis 5 November 2019.
Fikri melihat, ada banyak masukan soal kurikulum ini, dan tidak semua masukan diakomodasi karena, semua masukan itu patut ditampung dan didiskusikan agar kurikulum itu tidak mudah berubah karena adanya masukan-masukan baru. Namun, masukan soal kurikulum pendidikan ini patut untuk ditanggapi positif. “Benchmarking sekolah tertentu boleh saja tapi jadi patokan umum dilakukan di Indonesia Sabang sampai Merauke. Demografi, sosial dan budaya perlu diperhatikan,” ujar politikus PKS itu.
Kemudian, Fikri melanjutkan, dalam sebuah regulasi itu harus memperhatikan aspek sosiologis, biologis dan yuridis sehingga, semua kriteria ini harus diramu untuk membuat kebijakan. ”Masukan Kak Seto ini baik, hanya saja jangan terpaku pada satu contoh bentuk pendidikan saja. Mungkin itu (sekolah Kak Seto) satu sekolah yang ada di kawasan kota, harus ada juga sekolah di Aceh misalnya, based practice pendidikan yang secara prinsip bisa diterapkan Mas Menteri dengan terobosannya. Kebijakan harus komprehensif dan menyeluruh,” usul Fikri.
Lebih dari itu, Fikri menambahkan, dengan beraneka latar belakang, budaya, pengetahuan dan sebagainya maka, orientasi pendidikan harus dirangkum dan mengakomodasi semua pihak. Agar nantinya tidak berakibat pada bongkar pasang kebijakan atau kurikulum yang gampang berubah.
"Ide-ide baru, inovatif, berani. Iya. Tapi, karena negara ini negara besar harus mengakomodasi semua stakeholders pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Mas Menteri harus mendengarkan semua. Ada sekolah yang sangat inovatif, ada juga yang sangat konservatif mempertahankan nilai budaya. Keduanya harus dipertimbangkan,” tandasnya.
(cip)
