Wacana Pilkada lewat DPRD Dinilai Langkah Mundur
Kamis, 05 Desember 2019 - 16:29 WIB
Wacana Pilkada lewat DPRD Dinilai Langkah Mundur
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dilakukanDPRDmenuai polemik. Sejumlah kalangan menilai wacana ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)Asman Abnurmengingatkan,pilkadalangsung telah berhasil menghadirkan kepala daerah berkualitas. Bahkan, banyak kepala daerah dengan potensi luar biasa, bahkan mendunia.
"Sejujurnya kita sudah berhasil. Tidak boleh dipungkiri banyak kepala daerah yang berhasil. Sewaktu masih menjadi menteri, saya mengadakan evaluasi terhadap kinerja para kepala daerah itu. Sebagian besar atau 60 persen kinerjanya cukup baik yang digambarkan dalam bentuk lakip," ujar Asman, Kamis (5/12/2019).
Kandidat ketua umumPartai Amanat Nasional (PAN) pada Kongres Maret 2020 ini menuturkan, semestinya Indonesia tidak boleh lagi mundur ke belakang dengan pemilihan dilakukan DPRD setempat.
Asman mengaku, pernah punya pengalaman pada 2001 maju sebagai calon wali kota yang dipilih DPRD. Dia pun harus menghadapi 30 anggota DPRD dari fraksi berbeda
Menurutnya, kompleksitas pilkada tidak langsung luar biasa.
Sekelas pemilihan wali kota, DPP partai politik ikut berperan sebuah perjalanan yang panjang. Belum lagi menghadapi individu-individu anggota DPRD yang masing-masing memiliki agenda sendiri.
"Kemudian tahun 2004, saya mengikuti pemilihan langsung anggota DPR. Perilaku pemilih belum seperti sekarang, karena belum ada latihan pada saat itu. Bagaimana pada saat itu menghadapi voter, saya pikir enggak sesulit sekarang, karena sekarang sudah dilatih sampai berapa kali kita melakukan pilkada dan kemudian pileg," ujarnya.
Dari semua perjalanan panjang ini, dia memandang, semakin ada kedewasaan di publik. Asman tak memungkiri politik uang tetap ada, namun diperkirakan mencapai 20 persen. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan cara-cara tersebut sehingga pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang lebih bagus.
"Intinya, kita enggak boleh mundur lagi dari perjalanan panjang yang telah dilakukan ini,” katanya.
Namun Asman mengaku, ada yang menjadi fokusnya ke depan terkait pilkada langsung. Pertama, dari sisi penyelenggaraan. Dia menyoroti Bawaslu yang dulu menjadi lembaga yang seolah tanpa kewenangan karena belum memiliki pejabat eselon satu.
Anggota DPR periode 2019-2024 ini juga berharap calon kepala daerah yang maju telah teruji kompetensinya sehingga ketika bertarung, rakyat punya pilihan bagus. Tidak seperti sekarang yang siapa pun dapat asal punya kemampuan mendaftar.
Menurut dia, mekanisme dan sistem penyelenggaraan, termasuk kelembagaan pilkada seperti KPU dan Bawaslu harus ditata. Dengan demikian lembaga ini betul-betul profesional di dalam menyelenggarakan pemilu ke depan dan tidak lagi bisa diintervensi.
"Kalau semua ini bisa dilakukan, maka saya yakin akan lahir kader-kader pemimpin bangsa yang lebih baik ke depan," ujar Asman.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)Asman Abnurmengingatkan,pilkadalangsung telah berhasil menghadirkan kepala daerah berkualitas. Bahkan, banyak kepala daerah dengan potensi luar biasa, bahkan mendunia.
"Sejujurnya kita sudah berhasil. Tidak boleh dipungkiri banyak kepala daerah yang berhasil. Sewaktu masih menjadi menteri, saya mengadakan evaluasi terhadap kinerja para kepala daerah itu. Sebagian besar atau 60 persen kinerjanya cukup baik yang digambarkan dalam bentuk lakip," ujar Asman, Kamis (5/12/2019).
Kandidat ketua umumPartai Amanat Nasional (PAN) pada Kongres Maret 2020 ini menuturkan, semestinya Indonesia tidak boleh lagi mundur ke belakang dengan pemilihan dilakukan DPRD setempat.
Asman mengaku, pernah punya pengalaman pada 2001 maju sebagai calon wali kota yang dipilih DPRD. Dia pun harus menghadapi 30 anggota DPRD dari fraksi berbeda
Menurutnya, kompleksitas pilkada tidak langsung luar biasa.
Sekelas pemilihan wali kota, DPP partai politik ikut berperan sebuah perjalanan yang panjang. Belum lagi menghadapi individu-individu anggota DPRD yang masing-masing memiliki agenda sendiri.
"Kemudian tahun 2004, saya mengikuti pemilihan langsung anggota DPR. Perilaku pemilih belum seperti sekarang, karena belum ada latihan pada saat itu. Bagaimana pada saat itu menghadapi voter, saya pikir enggak sesulit sekarang, karena sekarang sudah dilatih sampai berapa kali kita melakukan pilkada dan kemudian pileg," ujarnya.
Dari semua perjalanan panjang ini, dia memandang, semakin ada kedewasaan di publik. Asman tak memungkiri politik uang tetap ada, namun diperkirakan mencapai 20 persen. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan cara-cara tersebut sehingga pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang lebih bagus.
"Intinya, kita enggak boleh mundur lagi dari perjalanan panjang yang telah dilakukan ini,” katanya.
Namun Asman mengaku, ada yang menjadi fokusnya ke depan terkait pilkada langsung. Pertama, dari sisi penyelenggaraan. Dia menyoroti Bawaslu yang dulu menjadi lembaga yang seolah tanpa kewenangan karena belum memiliki pejabat eselon satu.
Anggota DPR periode 2019-2024 ini juga berharap calon kepala daerah yang maju telah teruji kompetensinya sehingga ketika bertarung, rakyat punya pilihan bagus. Tidak seperti sekarang yang siapa pun dapat asal punya kemampuan mendaftar.
Menurut dia, mekanisme dan sistem penyelenggaraan, termasuk kelembagaan pilkada seperti KPU dan Bawaslu harus ditata. Dengan demikian lembaga ini betul-betul profesional di dalam menyelenggarakan pemilu ke depan dan tidak lagi bisa diintervensi.
"Kalau semua ini bisa dilakukan, maka saya yakin akan lahir kader-kader pemimpin bangsa yang lebih baik ke depan," ujar Asman.
(maf)
