Demokrat Sebut Reaksi Jokowi Momentum Hentikan Wacana Amendemen UUD
Selasa, 03 Desember 2019 - 16:22 WIB
Demokrat Sebut Reaksi Jokowi Momentum Hentikan Wacana Amendemen UUD
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak isu penambahan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan mengatakan, ini merupakan momentum agar elite maupun publik menghentikan perdebatan soal isu liar yang dibuat kelompok penikmat kekuasaan otoriter itu.
"Statement Pak Jokowi mengkonfirmasi kecurigaan saya bahwa ada upaya sistematik dari kelompok yang pernah berpengalaman hidup dan menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi mereka tidak sabar ingin berkuasa kembali," kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Anggota Komisi V DPR ini berpandangan, isu atau wacana tersebut jelas mengkhianati konsensus dari reformasi yang susah payah diperjuangkan berbagai elemen masyarakat saat itu.
"Isu mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR dalam wacana amandemen UUD 1945 jelas-jelas menghianati konsensus reformasi," tegasnya.
Ketua Umum Relawan Cakra AHY itu menjelaskan, amandemen yang diamanatkan oleh MPR periode sebelumnya itu adalah amandemen terbatas, di mana di dalamnya membahas soal pokok-pokok haluan negara.
Dia menyayangkan bahwa isu amandemen ini ditunggangi isu liar oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. "Mungkin saja mereka yang menghembuskan isu itu berpengalaman hidup dan pernah menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi tidak sabar lagi ingin berkuasa kembali," ujarnya.
Namun dia menambahkan, karena Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan menolak isu itu dengan tegas. Sudah seharusnya perdebatan isu liar itu dihentikan agar tidak terus berkembang dan semakin liar.
"Dengan statement Pak Jokowi saya harap isu yang meresahkan rakyat ini dihentikan dan fokus pada penyelesaian masalah riil yang ada di tengah masyarakat," harapnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan mengatakan, ini merupakan momentum agar elite maupun publik menghentikan perdebatan soal isu liar yang dibuat kelompok penikmat kekuasaan otoriter itu.
"Statement Pak Jokowi mengkonfirmasi kecurigaan saya bahwa ada upaya sistematik dari kelompok yang pernah berpengalaman hidup dan menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi mereka tidak sabar ingin berkuasa kembali," kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Anggota Komisi V DPR ini berpandangan, isu atau wacana tersebut jelas mengkhianati konsensus dari reformasi yang susah payah diperjuangkan berbagai elemen masyarakat saat itu.
"Isu mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR dalam wacana amandemen UUD 1945 jelas-jelas menghianati konsensus reformasi," tegasnya.
Ketua Umum Relawan Cakra AHY itu menjelaskan, amandemen yang diamanatkan oleh MPR periode sebelumnya itu adalah amandemen terbatas, di mana di dalamnya membahas soal pokok-pokok haluan negara.
Dia menyayangkan bahwa isu amandemen ini ditunggangi isu liar oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. "Mungkin saja mereka yang menghembuskan isu itu berpengalaman hidup dan pernah menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi tidak sabar lagi ingin berkuasa kembali," ujarnya.
Namun dia menambahkan, karena Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan menolak isu itu dengan tegas. Sudah seharusnya perdebatan isu liar itu dihentikan agar tidak terus berkembang dan semakin liar.
"Dengan statement Pak Jokowi saya harap isu yang meresahkan rakyat ini dihentikan dan fokus pada penyelesaian masalah riil yang ada di tengah masyarakat," harapnya.
(maf)
