Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Gus Sholah: Kelamaan
Sabtu, 30 November 2019 - 19:37 WIB
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Gus Sholah: Kelamaan
A
A
A
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid tidak sepakat dengan wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. (Baca juga: PKS Tolak Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode)
Pria yang akrab disapa Gus Sholah ini menilai presiden dan wakil presiden cukup dua periode. "Cukup 2 periode lah. Lama lho 3 periode itu. Cukup lah," ujarnya di kediamannya, Jalan Bangka 10, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019). (Baca juga: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Cuma Test The Water)
Walaupun, diakuinya ada beberapa negara lain yang menetapkan satu periode kepala negara selama tujuh tahun. "Kalau enggak salah Prancis ya, Filipina juga 1 periode 6 apa 7 tahun. Amerika 2x4, kita 2x5. Masa perlu ditambah sampai 15, enggak lah. Kelamaan. Seperti yang sekarang aja," katanya. (Baca juga: Usulan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Berbahaya)
Namun demikian, diakuinya pemilu secara langsung perlu perbaikan. Salah satunya biaya mahal. "Tapi kalau untuk pemilihan presiden mahal enggak ada masalah menurut saya, 5 tahun sekali. Tapi jangan untuk bupati, wali kota, DPRD lah. Gubernur oke pemilihan langsung. Nah, kan katanya karena itu mahal akhirnya kepala daerahnya korupsi. Ya oke kalau itu dia mau diubah ya bupati wali kota silakan," katanya
Pria yang akrab disapa Gus Sholah ini menilai presiden dan wakil presiden cukup dua periode. "Cukup 2 periode lah. Lama lho 3 periode itu. Cukup lah," ujarnya di kediamannya, Jalan Bangka 10, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019). (Baca juga: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Cuma Test The Water)
Walaupun, diakuinya ada beberapa negara lain yang menetapkan satu periode kepala negara selama tujuh tahun. "Kalau enggak salah Prancis ya, Filipina juga 1 periode 6 apa 7 tahun. Amerika 2x4, kita 2x5. Masa perlu ditambah sampai 15, enggak lah. Kelamaan. Seperti yang sekarang aja," katanya. (Baca juga: Usulan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Berbahaya)
Namun demikian, diakuinya pemilu secara langsung perlu perbaikan. Salah satunya biaya mahal. "Tapi kalau untuk pemilihan presiden mahal enggak ada masalah menurut saya, 5 tahun sekali. Tapi jangan untuk bupati, wali kota, DPRD lah. Gubernur oke pemilihan langsung. Nah, kan katanya karena itu mahal akhirnya kepala daerahnya korupsi. Ya oke kalau itu dia mau diubah ya bupati wali kota silakan," katanya
(cip)
