Pengamat: Tak Semua Menteri Jokowi Membuat Kinerja Pemerintah Jadi Lebih Baik
Sabtu, 30 November 2019 - 00:52 WIB
Pengamat: Tak Semua Menteri Jokowi Membuat Kinerja Pemerintah Jadi Lebih Baik
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kiprah para menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sepenuhnya membuat kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Buktinya, masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi.
“Saya melihat wajar bila publik mulai merasa kondisi ekonomi makin sulit. Saya sangat menyayangkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju bukannya membantu Presiden Jokowi, namun justru menimbulkan masalah baru,” ujar Ujang melalui layanan pesan, Jumat (29/11/2019).
Lebih lanjut Ujang mencontohkan, ekspor yang seharusnya bisa jadi pendongkrak perekonomian justru terhambat oleh kebijakan pemerintah. Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu lantas memberikan contoh tentang keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel yang kini dipersoalkan Uni Eropa.
“Tentu itu sebuah kondisi yang tidak kita inginkan. Di tengah resesi global, sulitnya perekonomian, tak seharusnya Indonesia dipersulit lagi dengan konflik-konflik begitu,” kata Ujang.
Lebih lanjut, direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyoroti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan yang begitu getol menyuarakan larangan ekspor biji nikel. Menurut Ujang, pelaku usaha pertambangan menduga ada kejanggalan dalam pelarangan itu.
“Saya tak mau berspekulasi soal dugaan kartel. Biarlah KPK yang turun tangan mengusutnya, untuk mengetahui apakah betul ada konflik kepentingan dan kepentingan pribadi yang bermain,” katanya.
Ujang menambahkan, Luhut seharusnya fokus pada tugasnya mewujudkan ide Presiden Jokowi tentang tol laut. Menurutnya, meski pemerintahan Presiden Jokowi sudah menginjak periode kedua, program tol laut seolah tak kunjung terealisasi.
“Luhut seharusnya berkonsentrasi bekerja mewujudkan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sudah hampir enam tahun pemerintahan (Jokowi) berjalan, namun faktanya tol laut itu 'maya' dan tak berwujud,” katanya.
Ujang menambahkan, pada periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi kali ini para menteri khususnya Luhut semestinya berusaha keras tidak menjadi penghambat program pemerintahan. Menurutnya, Luhut sebagai sosok penting seharusnya tidak menjadi beban bagi pemerintah.
“Adalah rahasia umum keberadaan Luhut di sekitar Istana menjadi alasan banyak kelompok kanan yang tak suka pemerintah. Kalau terus-menerus menjadi beban bagi pemerintahan, bagaimana mungkin ekonomi bisa membaik bila diserahkan pada sosok menteri seperti ini?” pungkas Ujang.
“Saya melihat wajar bila publik mulai merasa kondisi ekonomi makin sulit. Saya sangat menyayangkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju bukannya membantu Presiden Jokowi, namun justru menimbulkan masalah baru,” ujar Ujang melalui layanan pesan, Jumat (29/11/2019).
Lebih lanjut Ujang mencontohkan, ekspor yang seharusnya bisa jadi pendongkrak perekonomian justru terhambat oleh kebijakan pemerintah. Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu lantas memberikan contoh tentang keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel yang kini dipersoalkan Uni Eropa.
“Tentu itu sebuah kondisi yang tidak kita inginkan. Di tengah resesi global, sulitnya perekonomian, tak seharusnya Indonesia dipersulit lagi dengan konflik-konflik begitu,” kata Ujang.
Lebih lanjut, direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyoroti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan yang begitu getol menyuarakan larangan ekspor biji nikel. Menurut Ujang, pelaku usaha pertambangan menduga ada kejanggalan dalam pelarangan itu.
“Saya tak mau berspekulasi soal dugaan kartel. Biarlah KPK yang turun tangan mengusutnya, untuk mengetahui apakah betul ada konflik kepentingan dan kepentingan pribadi yang bermain,” katanya.
Ujang menambahkan, Luhut seharusnya fokus pada tugasnya mewujudkan ide Presiden Jokowi tentang tol laut. Menurutnya, meski pemerintahan Presiden Jokowi sudah menginjak periode kedua, program tol laut seolah tak kunjung terealisasi.
“Luhut seharusnya berkonsentrasi bekerja mewujudkan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sudah hampir enam tahun pemerintahan (Jokowi) berjalan, namun faktanya tol laut itu 'maya' dan tak berwujud,” katanya.
Ujang menambahkan, pada periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi kali ini para menteri khususnya Luhut semestinya berusaha keras tidak menjadi penghambat program pemerintahan. Menurutnya, Luhut sebagai sosok penting seharusnya tidak menjadi beban bagi pemerintah.
“Adalah rahasia umum keberadaan Luhut di sekitar Istana menjadi alasan banyak kelompok kanan yang tak suka pemerintah. Kalau terus-menerus menjadi beban bagi pemerintahan, bagaimana mungkin ekonomi bisa membaik bila diserahkan pada sosok menteri seperti ini?” pungkas Ujang.
(pur)
