Keterwakilan Wanita di DPR Masih Kurang, KPPI Tingkatkan Konsolidasi
Jum'at, 29 November 2019 - 02:48 WIB
Keterwakilan Wanita di DPR Masih Kurang, KPPI Tingkatkan Konsolidasi
A
A
A
JAKARTA - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) berkonsolidasi dengan sejumlah anggotanya di Hotel Twin Plaza, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis 28 November 2019. Dalam munas itu, KPPI menargetkan keterwakilan wanita di parlemen meningkat 30 persen.
Sekalipun dibandingkan 2014, keterwakilan perempuan alami peningkatan. Namun merujuk dari Undang-Undang Pemilu, tentang keterwakilam perempuan sebesar 30 persen. KPPI menegaskan hal itu belum tercapai.
"Tentu kita melihat hal ini sangat serius. Kami akan dorong bagaimana keterwakilan perempuan sebesar 30 persen tercapai," ucap Ketua Umum KPPI Dewi Septiawati Djafar di lokasi.
Dwi menyatakan perlu dorongan dan gebrakan dari perempuan mencapai hal itu. Dia juga merasa tak mustahil dengan 15 partai saat ini, bisa mencapai keterwakilan perempuan di parlemen.
Saat ini, kata Dwi, dari 575 orang anggota DPR RI yang terpilih, 119 orang merupakan perempuan. Jumlah itu jauh dari kouta sebesar 30 persen sekitar 180 orang. "Mungkin saat ini ada 20,5 persen," tuturnya.
Dwi tak menampik belum memenuhi kuota perempuan di parleman lebih disebabkan karena tingkat popularitas dan elektabilitas wanita yang belum terpenuhi.
Karena itu, dirinya meminta wanita berperan aktif. Dorongan kepada partai perlu dilakukan mencapai itu. Penempatan perempuan harus dilakukan secara startegis dan menguntungkan.
"Misalnya, jangan menempatkan perempuan di Dapil neraka, atau menaruh caleg perempuan di nomor terendah," tuturnya.
Bersamaan, Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mengatakan, banyak terobosan oleh Kemenko PMK dalam mendukung KPPI agar kita dapat mencapai 30 persen di pemilu 2024.
"Dalam pengertian kami 30 persen itu minimal harus di upayakan. Dari 2014 ke 2019 ada peningkatan, 20,8 persen tapi kan masih jauh dari 30 persen. Kalau bisa bisa lebih dari itu, nah itu baru super," kata Ghafur.
Kini Kemenko PMK mengajak kementerian lembaga, masyarakat sipil, termasuk KPPI mendukung semua kebijakan yang. Sebab, membuat perempuan Indonesia bisa maju, diperlukan peran dari Parpol.
Ghafur optimis, melalui langkah itu. Dan menyisir dari pemilu 2014 ke 2019 dirinya menekankan pentingnya pendidikan. Ia menjelaskan perempuan harus memiliki kapasitas agar memilki elektabilitas yang tinggi.
"Perempuan dari sekarang mulai belajar berorganisasi, ikuti ekstrakulikuler, OSIS atau kepemudaan lainnnya. NU, Muhammadiyah atau apapun," tutupnya
Sekalipun dibandingkan 2014, keterwakilan perempuan alami peningkatan. Namun merujuk dari Undang-Undang Pemilu, tentang keterwakilam perempuan sebesar 30 persen. KPPI menegaskan hal itu belum tercapai.
"Tentu kita melihat hal ini sangat serius. Kami akan dorong bagaimana keterwakilan perempuan sebesar 30 persen tercapai," ucap Ketua Umum KPPI Dewi Septiawati Djafar di lokasi.
Dwi menyatakan perlu dorongan dan gebrakan dari perempuan mencapai hal itu. Dia juga merasa tak mustahil dengan 15 partai saat ini, bisa mencapai keterwakilan perempuan di parlemen.
Saat ini, kata Dwi, dari 575 orang anggota DPR RI yang terpilih, 119 orang merupakan perempuan. Jumlah itu jauh dari kouta sebesar 30 persen sekitar 180 orang. "Mungkin saat ini ada 20,5 persen," tuturnya.
Dwi tak menampik belum memenuhi kuota perempuan di parleman lebih disebabkan karena tingkat popularitas dan elektabilitas wanita yang belum terpenuhi.
Karena itu, dirinya meminta wanita berperan aktif. Dorongan kepada partai perlu dilakukan mencapai itu. Penempatan perempuan harus dilakukan secara startegis dan menguntungkan.
"Misalnya, jangan menempatkan perempuan di Dapil neraka, atau menaruh caleg perempuan di nomor terendah," tuturnya.
Bersamaan, Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mengatakan, banyak terobosan oleh Kemenko PMK dalam mendukung KPPI agar kita dapat mencapai 30 persen di pemilu 2024.
"Dalam pengertian kami 30 persen itu minimal harus di upayakan. Dari 2014 ke 2019 ada peningkatan, 20,8 persen tapi kan masih jauh dari 30 persen. Kalau bisa bisa lebih dari itu, nah itu baru super," kata Ghafur.
Kini Kemenko PMK mengajak kementerian lembaga, masyarakat sipil, termasuk KPPI mendukung semua kebijakan yang. Sebab, membuat perempuan Indonesia bisa maju, diperlukan peran dari Parpol.
Ghafur optimis, melalui langkah itu. Dan menyisir dari pemilu 2014 ke 2019 dirinya menekankan pentingnya pendidikan. Ia menjelaskan perempuan harus memiliki kapasitas agar memilki elektabilitas yang tinggi.
"Perempuan dari sekarang mulai belajar berorganisasi, ikuti ekstrakulikuler, OSIS atau kepemudaan lainnnya. NU, Muhammadiyah atau apapun," tutupnya
(mhd)
