Demi Stabilitas, Bamsoet Ajak Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
Demi Stabilitas, Bamsoet Ajak Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Upaya transparansi yang diusung melalui grand strategy Single Identity Number (SIN) dinilai merupakan ikhtiar yang sangat layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa.
Indonesia dinilai memerlukan platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan bisa dilakukan secara mudah dan proses pengolahan data cepat.
"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi terpaksa jujur," tutur Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berbicara dalam acara Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak di Jakarta, Sabtu (23/11/19).
Menurut pria yang biasa disapa Bamsoet ini, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia. Untuk itu perlu rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly.
Adapun tujuannya agar penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN tercapai. "Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur mantan Ketua DPR ini. (Baca Juga: Bamsoet: Bismillah, Saya Siap Ikut Pemilihan Ketua Umum Golkar)
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melanjutkan, rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Di samping itu, sambung dia, solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang kian memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian," tandasnya.
Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dikatakan Bamsoet akan menghadirkan stabilitas. "Karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," tutur kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini.
Menurut dia, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Presiden Joko Widodo bersama tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju harus mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera dilaksanakan.
"Saya sebagai Ketua MPR mendorong Presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Apabila ini terwujud, saya yakin keadilan dan kesejahteraan segera hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh komponen bangsa, dan dukungan kuat legislatif kepada eksekutif pun niscaya akan semakin menguat," tuturnya.
Indonesia dinilai memerlukan platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan bisa dilakukan secara mudah dan proses pengolahan data cepat.
"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi terpaksa jujur," tutur Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berbicara dalam acara Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak di Jakarta, Sabtu (23/11/19).
Menurut pria yang biasa disapa Bamsoet ini, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia. Untuk itu perlu rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly.
Adapun tujuannya agar penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN tercapai. "Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur mantan Ketua DPR ini. (Baca Juga: Bamsoet: Bismillah, Saya Siap Ikut Pemilihan Ketua Umum Golkar)
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melanjutkan, rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Di samping itu, sambung dia, solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang kian memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian," tandasnya.
Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dikatakan Bamsoet akan menghadirkan stabilitas. "Karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," tutur kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini.
Menurut dia, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Presiden Joko Widodo bersama tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju harus mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera dilaksanakan.
"Saya sebagai Ketua MPR mendorong Presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Apabila ini terwujud, saya yakin keadilan dan kesejahteraan segera hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh komponen bangsa, dan dukungan kuat legislatif kepada eksekutif pun niscaya akan semakin menguat," tuturnya.
(dam)
Explore More