Ancaman Nyata, Moeldoko Tak Setuju BNN Dibubarkan

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tidak setuju dengan wacana Komisi III DPR yang ingin membubarkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurutnya narkoba merupakan ancaman yang harus diatasi.

“Saya pikir ancaman, kalau dalam militer ini ancaman nontradisional yang perlu segera diatasi persoalan narkoba. Itu ancaman nyata. Menurut saya jangan,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, dibandingkan pembubaran akan lebih baik peran BNN dioptimalkan. Jika memang ada yang masih kurang maka perlu diperkuat.

“Kalau memang ada yang kurang di mana kurangnya. Feedback dari masyarakat sangat diperlukan. Penguatan BNN itu ada di mana. Karena sekali lagi, itu ancaman nyata yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita lemah atau tidak punya badan itu maka semakin mengerikan ancaman itu,” paparnya.

Moeldoko mengatakan bahwa Komisi III dan BNN harus berdiaalog mencari jalan terbaik. Dia kembali menekankan pentingnya penguatan bukan pembubaran.

“Saya pikir nanti komisi yang bertanggung jawab akan itu akan berdialog lah, mencari jalan terbaik. Yang terpenting ada penguatan, bukan pembubaran,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi III dengan BNN di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11), sejumlah anggota Komisi III DPR, di antaranya Sarifuddin Sudding dan Masinton Pasaribu meminta agar BNN dibubarkan saja.

Alasannya, BNN tak kunjung memiliki terobosan untuk memberantas narkoba di Indonesia. Padahal, Indonesia masuk dalam lingkaran darurat narkoba dan BNN adalah leading sector dalam upaya memerangi narkoba.

"Makanya kita harus lakukan evaluasi ini, apakah BNN ini mau dipertahankan atau dibubarkan saja. Dilebur saja dengan kepolisian kalau gak," ujar Sudding, yang juga diaminkan politisi dari PDIP Masinton Pasaribu.